Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan instansi terkait memperketat penelusuran kasus-kasus Covid-19.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 Omicron ke Indonesia.

"Para ahli sudah memperkirakan Omicron kemungkinan besar sudah masuk ke Indonesia. Hal ini harus disikapi dengan memperketat tracing, meski memang belum ada laporan resmi penemuan kasus Omicron di negara kita,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (9/12/2021).

Ketua DPP PDI-P itu mengatakan, pengetatan tracing perlu dilakukan di seluruh lini.

Baca juga: Australia Laporkan Kasus Covid-19 Varian Mirip Omicron

Hal ini, kata dia, bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya penularan Omicron tanpa terdeteksi.

“Apalagi sejumlah daerah dilaporkan mulai lengah melakukan sehingga terjadi peningkatan kasus. Jangan sampai kita kecolongan," ucapnya.

"Tracing mulai dari suspect, pengetesan terhadap orang-orang terdekat dan lingkungan pasien Covid-19, sampai dengan identifikasi jenis virus mutlak dilakukan,” lanjut dia.

Ia menambahkan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut Omicron berpotensi memiliki dampak besar terhadap pandemi Covid-19, meski masih belum ada laporan varian itu lebih berbahaya dari varian Delta.

Puan pun meminta pemerintah segera bertindak agar bersiap terhadap skenario terburuk.

“Jangan menunggu rumah sakit penuh. Seharusnya kita sudah lebih pengalaman setelah menghadapi serangan varian Delta pertengahan tahun lalu," kata dia.

Baca juga: 5 Cara Mencegah Penyebaran Varian Baru Covid-19 Omicron Saat Traveling

Dengan demikian, lanjut Puan, pemerintah harus bisa memastikan rakyat dapat mengakses fasilitas medis beserta obat-obatan apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa Omicron yang masuk dalam variant of concern dinilai lebih menular pada anak-anak usia remaja.

Oleh karena itu, dia meminta sosialisasi dan pengawasan perlu lebih dioptimalkan oleh pemerintah.

“Supaya anak-anak remaja ini tidak menjadi carrier untuk keluarganya. Maka vaksinasi harus semakin dikebut sebagai salah satu bentuk pencegahan penularan virus,” ungkap Puan.

Baca juga: Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Selain itu, ia menyoroti soal kabar penemuan kasus Omicron di Bekasi, yang belakangan dinyatakan tidak benar.

Ia mengingatkan pentingnya koordinasi pemerintah agar tidak membuat bingung masyarakat.

“Penting sekali penerapan satu info, satu data sehingga tidak menyebabkan kepanikan. Jangan sampai persoalan sepenting ini menjadi simpang siur, dan berakibat menurunnya kewaspadaan,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, sempat menjadi heboh di masyarakat karena adanya pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti.

Baca juga: Cek di Sini untuk Tahu Omicron Sudah Menyebar di Mana Saja

Sri mengatakan bahwa ada empat warga DKI Jakarta terpapar varian B.1.1.529 atau Omicron berdasarkan hasil tes Covid-19 di Laboratorium Farmalab, Kabupaten Bekasi.

Pernyataan tersebut dimuat di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, bekasikab.go.id dan dikutip sejumlah media.

Belakangan, pernyataan Kadinkes Kabupaten Bekasi tersebut dibantah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Lembaga Eijkman pun ikut komentar. Pihak Dinkes Kabupaten Bekasi juga menarik pernyataan itu.