Salin Artikel

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Menurut dia, hal tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 Omicron ke Indonesia.

"Para ahli sudah memperkirakan Omicron kemungkinan besar sudah masuk ke Indonesia. Hal ini harus disikapi dengan memperketat tracing, meski memang belum ada laporan resmi penemuan kasus Omicron di negara kita,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (9/12/2021).

Ketua DPP PDI-P itu mengatakan, pengetatan tracing perlu dilakukan di seluruh lini.

Hal ini, kata dia, bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya penularan Omicron tanpa terdeteksi.

“Apalagi sejumlah daerah dilaporkan mulai lengah melakukan sehingga terjadi peningkatan kasus. Jangan sampai kita kecolongan," ucapnya.

"Tracing mulai dari suspect, pengetesan terhadap orang-orang terdekat dan lingkungan pasien Covid-19, sampai dengan identifikasi jenis virus mutlak dilakukan,” lanjut dia.

Ia menambahkan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebut Omicron berpotensi memiliki dampak besar terhadap pandemi Covid-19, meski masih belum ada laporan varian itu lebih berbahaya dari varian Delta.

Puan pun meminta pemerintah segera bertindak agar bersiap terhadap skenario terburuk.

“Jangan menunggu rumah sakit penuh. Seharusnya kita sudah lebih pengalaman setelah menghadapi serangan varian Delta pertengahan tahun lalu," kata dia.

Dengan demikian, lanjut Puan, pemerintah harus bisa memastikan rakyat dapat mengakses fasilitas medis beserta obat-obatan apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa Omicron yang masuk dalam variant of concern dinilai lebih menular pada anak-anak usia remaja.

Oleh karena itu, dia meminta sosialisasi dan pengawasan perlu lebih dioptimalkan oleh pemerintah.

“Supaya anak-anak remaja ini tidak menjadi carrier untuk keluarganya. Maka vaksinasi harus semakin dikebut sebagai salah satu bentuk pencegahan penularan virus,” ungkap Puan.

Selain itu, ia menyoroti soal kabar penemuan kasus Omicron di Bekasi, yang belakangan dinyatakan tidak benar.

Ia mengingatkan pentingnya koordinasi pemerintah agar tidak membuat bingung masyarakat.

“Penting sekali penerapan satu info, satu data sehingga tidak menyebabkan kepanikan. Jangan sampai persoalan sepenting ini menjadi simpang siur, dan berakibat menurunnya kewaspadaan,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, sempat menjadi heboh di masyarakat karena adanya pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti.

Sri mengatakan bahwa ada empat warga DKI Jakarta terpapar varian B.1.1.529 atau Omicron berdasarkan hasil tes Covid-19 di Laboratorium Farmalab, Kabupaten Bekasi.

Pernyataan tersebut dimuat di laman resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi, bekasikab.go.id dan dikutip sejumlah media.

Belakangan, pernyataan Kadinkes Kabupaten Bekasi tersebut dibantah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Lembaga Eijkman pun ikut komentar. Pihak Dinkes Kabupaten Bekasi juga menarik pernyataan itu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/09/16421111/pemerintah-diimbau-perketat-tracing-cegah-omicron-puan-jangan-sampai-kita

Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke