Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Kompas.com - 09/12/2021, 10:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Yusuf Solichien dan jajarannya di kediaman resmi wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabut (8/12/2021).

Dalam pertemuan itu, Ma'ruf menegaskan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, tetapi butuh dukungan dari semua pihak termasuk partai politik.

"Penting dukungan berbagai pihak termasuk partai-partai politik, baik partai di parlemen maupun non parlemen," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis (9/12/2021).

Baca juga: Wapres Tekankan Transformasi ASN Harus Diiringi Penguatan Nilai

Mar'ruf menuturkan, selain memulihkan ekonommi yang terdampak pandemi Covid-19, tantangan lain yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menekan angka kemmiskinan.

Ia mengatakan, pemerintah akan berupaya keras menghapus angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan menurunkan angka kemiskinan umum hingga 8 persen pada 2024.

Caranya, pemerintah akan memberikan perlindungan sosial berupa pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Jadi salah satu yang menjadi tugas pemerintah sekarang (adalah) menekan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Jangan sampai kita menjadi negara maju tapi dibebani oleh kemiskinan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: KPU Serahkan Data Terkait Pemilu 2019 kepada Pemerintah dan Partai Politik

Di samping itu, Ma'ruf juga menuturkan pentingnya peran partai politik dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

"Partai ini penting sekali baik di dalam merumuskan, mengawal, dan mengawasi (kebijakan), dan lebih dari itu tentu menjaga negara ini dan keutuhan bangsa," kata mantan ketua MUI tersebut.

Sementara itu, Yussuf melaporkan kepada Ma'ruf bahwa PKP telah menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang salah satu hasilnya adalah mengubah nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Ia melanjutkan, hasil Munaslub juga menegaskan bahwa PKP akan terus menjadi garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala macam ancaman.

Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Ancaman yang dimaksud antara laindisintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleran, dan ancaman-ancaman lain terutama pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

"Mungkin karena sejarahnya PKP ini didirikan oleh sesepuh TNI jadi sangat kental Pancasila dan nasionalismenya," ujar dia.

Yussuf juga menegaskan, PKP sebagai salah satu partai koalisi pemerintah akan terus mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga tuntas.

"Kami dari PKP tetap akan konsisten untuk mengawal pemerintahan Bapak," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com