Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Kompas.com - 06/12/2021, 14:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini angkat bicara soal hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut bahwa mayoritas responden kurang dan tidak setuju Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang.

Faldo menilai respons tersebut wajar. Bahkan, pemerintah sendiri sejatinya tak ingin terus-menerus memperpanjang PPKM.

"Soal perpanjangan PPKM yang cenderung kurang disetujui publik, ya wajar saja. Kami juga tidak ingin sebenarnya," kata Faldo melalui pesan singkat, Senin (6/12/2021).

Menurut Faldo, pemerintah memahami beratnya beban ekonomi masyarakat bawah yang terdampak PPKM.

Namun demikian, kebijakan itu tetap dibutuhkan untuk bertahan menghadapi pandemi. Oleh karenanya, perpanjangan PPKM menjadi pilihan yang harus diambil.

Baca juga: Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

"Ini yang dari awal pemerintah selalu bicara soal strategi gas dan rem. Hasilnya, sama-sama kita rasakan. Kami yakin publik sudah sangat paham," ujar Faldo.

Secara umum, Faldo menilai, hasil survei Indikator Politik Indonesia patut disyukuri. Langkah yang diambil pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk penanganan pandemi, diklaim sudah tepat.

Seluruh jajaran pun telah bekerja dengan hati, dari pemerintah pusat sampai daerah, TNI, Polri, dan masyarakat yang berpartisipasi.

"Kita harus tetap waspada, waspada, dan waspada," kata dia.

Kendati demikian, kata Faldo, pemerintah memahami bahwa kebijakan pemerintah masih menimbulkan berbagai kritik.

Namun, ia memastikan kritik tersebut terbuka dan bakal dijawab dengan pemenuhan tanggung jawab.

Baca juga: Ini 5 Menteri Jokowi yang Dinilai Memiliki Kinerja Terbaik Versi Survei Indikator

"Presiden sudah tekankan pada aparat agar menjaga ruang demokrasi, menjaga ruang kritik," kata Faldo.

"Kontrol yang baik dari publik akan membuat berjalannya kebijakan semakin baik. Ini poin penting untuk mencapai kebijakan yang baik," tuturnya.

Untuk diketahui, hasil survei Indikator yang dilakukan 2-6 November 2021 menunjukkan bahwa 35 persen responden kurang setuju PPKM diperpanjang. Kemudian, 29,3 persen responden menyatakan tak setuju sama sekali.

Hanya 2,1 persen responden yang sangat setuju dan 28,8 persen responden yang setuju PPKM dilanjutkan.

Survei yang sama menemukan bahwa kinerja Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan signifikan.

Survei bahkan menunkukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden tertinggi selama pandemi Covid-19. Dibandingkan Juli 2021, tingkat kepuasan itu naik 13 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com