Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Kompas.com - 03/12/2021, 15:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengungkapkan, permintaan anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut agar mendapat bantuan pengamanan atau ajudan dari TNI tidak atas sepengetahuan Komisi I DPR.

"Tidak tahu menahu dan tidak ada koordinasi dengan kami," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Ia menjelaskan, tugas kedewanan terkadang memang memerlukan pengamanan tambahan dalam isu-isu tertentu.

Namun, ia mengaku belum pernah menerima permintaan dari anggota Komisi I terkait bantuan pengamanan dari TNI selama ia menjadi pimpinan Komisi I DPR sejak periode lalu.

Baca juga: Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

"Saya tidak memiliki ajudan khusus, jika pun ada yang mendampingi saya dalam acara resmi komisi, mereka adalah protokol resmi Komisi I, PNS sipil. Hingga saat ini sebagai Ketua Komisi saya masih rasa cukup," kata politikus Partai Golkar itu.

Meutya mengatakan, ia tidak akan menegur Hillary atas peristiwa itu. Namun, ia mengingatkan bahwa anggota DPR tidak hanya mewakili dirinya seorang tetapi juga mewakili daerah pemilihan, komisi, dan fraksi.

"Menegur biar fraksinya saja (Nasdem), kalau saya lebih ke akan ajak ngopi saja Mbak Hillary untuk ngobrol/sharing, sebagai senior-junior dan sesama politisi perempuan," kata Meutya.

Ia menambahkan, ia juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman terkait permintaan yang diajukan Hillary.

"Sudah, KSAD sampaikan pengamanan sementara ditarik dulu untuk dipelajari urgensinya," ujar Meutya.

Sebelumnya, Hillary mengaku mengirimkan surat kepada KSAD untuk meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI.

Anggota DPR termuda itu menjelaskan, ia memilih bantuan pengamanan dari TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat.

Ia menuturkan, pekerjaannya sebagai wakil rakyat tak lepas dari ancaman dari rasa khawatir karena mesti mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan kuat.

Baca juga: Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi


"Kalau ditanya kenapa, jujur saya harus mengakui cukup tidak mudah untuk menjadi seorang perempuan, berusia 20-an dan belum menikah, khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak," ujar Hillary.

Adapun permintaan ajudan oleh Hillary tersebut diketahui setelah beredarnya surat telegram yang ditandatangani Asisten Personil KSAD Mayjen TNI Wawan Ruswandi.

Surat telegram itu berisi instruksi pengiriman personel bintara TNI untuk mengikuti seleksi dalam rangka penugasan sebagai ajudan Hillary.

Namun Dudung menegaskan, TNI AD tidak akan memenuhi permintaan Hillary. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com