Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Kompas.com - 03/12/2021, 14:05 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat berbicara di depan sebuah forum. Dok. Humas Kemen PPPAMenteri PPPA Bintang Puspayoga saat berbicara di depan sebuah forum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menekankan pentingnya peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, terutama pada masa pandemi Covid-19.

Bintang menuturkan, akses atas fasilitas kesehatan merupakan hal penting, sebab populasi perempuan dan anak tercatat dua pertiga dari jumlah masyarakat Indonesia.

“Bagi perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui, mereka menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses berbagai layanan kesehatan dasar seperti periksa kehamilan secara berkala, hingga kesulitan menjalani persalinan akibat dinyatakan positif Covid-19," kata Bintang, dalam konferensi Women's Health: Social Capital and Resilience during the Covid- 19 Pandemic, dikutip dari siaran pers, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Sebut ASN Perempuan Belum Setara Tempati Puncak Karier

"Bagi anak-anak, selain akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar, mereka juga jauh menjadi lebih rentan terpapar karena tidak semua usia anak boleh mendapatkan vaksinasi (Covid-19),” tutur dia.

Bintang mengatakan, pihaknya telah berkontribusi dalam upaya peningkatan peran perempuan untuk mendapatkan akses kesehatan.

Kemudian, ikut berpartisipasi, mendapatkan manfaat, dan memiliki kontrol dalam pembangunan.

"Khususnya dalam menangani isu kesehatan reproduktif ibu dan anak perempuan," kata dia.

Bintang juga meminta agar upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dilakukan melalui intervensi peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya berkomitmen menurunkan tingkat kematian ibu.

Kemenkes juga secara proaktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan akademisi.

"Kami menginisiasi dan mengintegrasikan perencanaan kesehatan reproduksi untuk ibu dan anak untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai urgensi masalah kesehatan ibu dan anak," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga melibatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, infrastuktur, perlengkapan kesehatan dan kebutuhan lain termasuk penguatan sistem rujukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.