Kompas.com - 30/11/2021, 19:58 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, kerja sama yang direalisasikan lewat penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

"Saya berterima kasih atas kerja sama ini dan ke depan saya harapkan bisa terus berlanjut. Staf dari Kemenko PMK juga nantinya akan dilatih (oleh tim dari BSSN) yang sifatnya teknis terkait kerja sama ini,” ujar Muhadjir dalam acara penandatanganan MoU, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Ramai soal Anggaran Kolam Renang Rp 1,8 Miliar, Ini Tanggapan BSSN

Muhadjir berharap, pimpinan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat mengintegrasikan dan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, terutama dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

Sementara itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, negara harus siap menghadapi ancaman siber, termasuk penyalahgunaan data.

Apalagi, saat ini perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang berkembang semakin meningkatkan risiko dan ancaman siber.

“MoU ini lebih kepada bagaimana kita bekerja sama menghadapi tantangan yang bersifat technical. Tanda tangan elektronik juga merupakan bagian dari upaya perlindungan dari ancaman siber,” kata Hisna.

Baca juga: BSSN Anggarkan Rp 1,8 Miliar untuk Pembuatan Kolam Renang Kantor di Sentul

Menurut dia, Kemenko PMK yang telah menerapkan tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan e-government, harus memperkuat sistem keamanannya, terutama menyangkut perlindungan informasi dan transaksi elektonik.

“Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pengamanan TIK, peningkatan dan pengembangan SDM, pertukaran informasi,” ujar dia.

Adapun MoU tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut ditandatangani oleh Menko PMK dan Kepala BSSN.

Selain itu, ditandatangani pula Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kemenko PMK yang dilakukan oleh Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data (SIPD) Budi Prasetyo dan Kepala Balai Sertifikasi Elektonik BSSN Jonathan Gerhard Tarigan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Nasional
KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

Nasional
Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.