Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Kompas.com - 29/11/2021, 21:10 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, poros ketiga diperlukan dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Poros ketiga diperlukan untuk menghindari adanya keterbelahan publik apabila hanya ada dua poros partai dalam kontestasi tersebut.

"Karena kita sudah belajar dari pengalaman 2014, 2019, begitu koalisi hanya dua maka keterbelahan masyarakat akan terjadi dengan tajam," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Sama-sama Tak Bisa Usung Capres, PAN Sambut Ajakan PPP Bentuk Poros Ketiga

Arsul menyampaikan hal itu ketika ditanya soal potensi kerja sama PDI-P dan Gerindra membentuk koalisi menjelang Pilpres.

Menurut dia, PDI-P menjadi satu-satunya partai yang dapat mencalonkan presiden karena memenuhi presidential threshold.

Hanya saja, untuk mencapai cita-cita ideal yaitu negara dan bangsa ini tidak bisa diurus hanya oleh satu partai atau satu pihak saja, maka PDI-P membangun koalisi atau komunikasi dengan partai lain, termasuk Partai Gerindra.

"Karena itu saya yakin bahwa koalisi ya, dalam rangka memenuhi minimal 115 kursi untuk bisa mengusung paslon itu adalah sebuah keniscayaan," ucapnya.

Baca juga: Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Arsul berpandangan, tak hanya PPP yang mendorong adanya poros ketiga, tetapi juga partai lainnya akibat tak bisa mencalonkan presiden maupun calon wakil presiden sendiri karena terhalang PT.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR itu berpendapat tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung terkait pelaksanaan Pilpres 2024 jika ada poros ketiga.

Menurut dia, apabila ada lebih dari dua pasangan calon, maka berpotensi menimbulkan Pilpres 2024 lebih dari satu putaran.

"Tetapi itu lebih baik daripada energi lelah, cost kita baik secara sosial maupun secara finansial juga menjadi tinggi, untuk meredam, untuk memadamkan keterbelahan untuk menyambungkan kembali kesatuan dan persatuan kita," ucap Arsul.

Baca juga: Prediksi Tiga Poros pada Pemilu 2024, PPP Tertarik Dekati Nasdem dan PAN

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com