Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Kompas.com - 29/11/2021, 17:34 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menilai perlunya upaya penutupan akses masuk warga negara asing (WNA) guna mengantisipasi masuknya varian Covid-19 “Omicron” dari Afrika Selatan.

Gus Muhaimin menyerukan penutupan akses WNA dilakukan di pintu masuk bandara, pelabuhan, maupun perbatasan negara.

“Saya kira perlu dipertimbangkan (penutupan akses kedatangan WNA). Kita lihat Sejumlah negara mulai menutup akses, terutama dari negara-negara di bagian selatan Afrika,” kata dia, dikutip dari keterangan pers resminya, Senin (29/11/2021).

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan, upaya pemerintah memperketat akses kedatangan pelancong internasional belum cukup jika melihat lonjakan-lonjakan kasus yang terjadi sebelumnya.

Baca juga: Muncul Varian Omicron, Jokowi: Waspada, Antisipasi Sedini Mungkin

Sebab, lanjut dia, Indonesia telah dua kali mengalami lonjakan kasus Covid-19 secara ekstrem yang dibawa oleh WNA dan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri.

“Saya kira ini bisa menjadi pelajaran. Jangan sampai ada anggapan imported cases berisiko kecil. Itu justru membahayakan dan memperberat penanganan pandemi,” ujarnya.

Selain itu, Gus Muhaimin juga menyoroti keputusan pemerintah untuk menambah masa karantina bagi WNA dan WNI dari awalnya tiga hari menjadi tujuh hari.

“Saya mendukung penambahan masa karantina. Dari tiga hari menjadi tujuh hari dan 14 hari bagi mereka yang datang dari 10 negara poin A, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Malawi, Angola, Zambia, dan Hongkong," jelasnya.

Baca juga: 12 Negara yang Deteksi Omicron dan yang Dilarang Masuk ke Indonesia

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Menurutnya, kebijakan penerapan PPKM merupakan langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat dari risiko penularan Covid-19, terutama saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Pokoknya jangan sampai menyebabkan kasus Covid-19 kembali naik saat libur Nataru. Akibatnya akan berdampak buruk bukan dari sisi kesehatan saja tapi perekonomian jadi tidak berjalan,” tegas Gus Muhaimin.

Lebih lanjut, Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk mempercepat vaksinasi guna pembentukan herd immunity.

Baca juga: 5 Fakta Penting soal Mutasi Terbaru Covid-19, Varian Omicron

Di samping itu, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak pilih-pilih jenis vaksin, karena semua vaksin yang disediakan pemerintah merupakan pilihan terbaik.

“Kalau masyarakat peduli dan disiplin protokol kesehatan (prokes), maka Covid-19 ini bisa dicegah dan tidak terjadi gelombang ketiga,” pintanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com