Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Kompas.com - 29/11/2021, 06:43 WIB
Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Jumat (29/10/2021). KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALSuasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Jumat (29/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Senin (29/11/2021), SE ini berlaku efektif mulai tanggal 29 November 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Adapun, sejumlah hal yang melatarbelakangi diterbitkannya SE ini adalah, pertama bahwa pada saat ini telah ditemukan varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529 di Afrika Selatan atau varian Omicron yang telah meluas persebarannya ke beberapa negara di dunia, sehingga diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan internasional sebagai upaya memproteksi warga negara Indonesia (WNI) dari kasus importasi.

Selanjutnya, dalam rangka antisipasi masuknya varian B.1.1.529 ke wilayah Indonesia, perlu dilakukan penutupan sementara negara/wilayah asal kedatangan pelaku perjalanan internasional yang telah mengonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529 serta negara/wilayah yang secara geografis berdekatan dengan negara tersebut.

Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 sebagai variant of concern (VOC) dan merekomendasikan bagi semua negara untuk meningkatkan upaya mitigasi risiko penularan kasus importasi serta menerapkan pengaturan perjalanan internasional berbasis risiko.

Baca juga: Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

“Untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2 baru maupun yang akan datang, maka pelaku perjalanan internasional harus mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat serta memperhatikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Ketua Satgas Suharyanto dalam SE tersebut.

Adapun ruang lingkup SE ini adalah protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional.

Sebagaimana didefinisikan dalam SE, pelaku perjalanan internasional adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri dalam 14 hari terakhir.

Berikut rincian protokol kesehatan yang tertuang dalam SE Nomor 23:

1. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNI dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah.

2. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA), baik secara langsung maupun transit di negara asing, yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi dalam kurun waktu 14 hari dari negara/wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

a. Telah mengonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529: Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong.

b. Negara/wilayah yang secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru B.1.1.529 secara signifikan: Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia, Eswatini, dan Lesotho.

Baca juga: Ini Penjelasan Varian Corona Omicron Menurut WHO

3. Penutupan sementara masuknya WNA ke wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu 14 hari dari negara/wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 2.

b. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

c. Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti Travel Corridor Arrangement (TCA); dan/atau

d. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari kementerian/lembaga (K/L).

4. Seluruh pelaku perjalanan Internasional, baik yang berstatus WNI maupun WNA harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:

a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah;

b. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

i. WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia, serta dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;

ii. WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia;

Baca juga: Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

iii. Dalam hal WNA belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) WNA berusia 12 – 17 tahun;

2) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau

3) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).

iv. WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan;

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.