Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Megawati, Prabowo, Puan di Istana, Pengamat: Tidak Ada yang Salah

Kompas.com - 23/11/2021, 14:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, pembahasan politik kepartaian secara formal memang tidak boleh dilakukan di Istana Negara.

Sebab, Istana Negara bukan merupakan rumah bagi satu atau segelintir kelompok, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau Istana di-setting secara formal, untuk pertemuan partai, politik kepartaian, itu enggak boleh. Karena Istana kan rumah bersama, seluruh rakyat Indonesia yang mesti dijaga marwah dan nama besarnya, kredibilitasnya," kata Adi saat dihubungi, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati-Prabowo-Puan di Istana, Ini Penjelasan Sekretariat Presiden

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya soal pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).

Menurut Adi, pertemuan itu tak perlu dipersoalkan karena tidak disengaja dan terjadi saat ketiganya diundang dalam acara pelantikan Panglima TNI.

Adi menuturkan, tidak ada yang salah ketika pimpinan parpol membahas persoalan politik di sela-sela acara kenegaraan.

 

"Enggak ada yang salah. Saya yakin ketum-ketum partai yang juga hadir, menteri dan juga anggota dewan yang diundang dalam pelantikan itu juga ngomongin politik," ucapnya.

Baca juga: Memaknai Pertemuan Megawati, Puan, dan Prabowo di Istana Negara

Adi mengatakan, pertemuan itu menjadi sorotan lantaran dikaitkan dengan Pilpres 2024.

Seperti diketahui, belakangan ini sejumlah organisasi relawan telah mendeklarasikan dukungan kepada Puan dan Prabowo untuk maju.

Bahkan, kader Partai Gerindra telah meminta Prabowo kembali menjadi calon presiden.

"Yang menjadi ramai itu karena segala sesuatu yang berbau Megawati, Pak Prabowo dan Puan itu ramai, gara-gara dikaitkan dengan pilpres," kata Adi.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal pertemuan Megawati, Prabowo, dan Puan.

Baca juga: Stafsus Mensesneg Minta Pertemuan Megawati-Prabowo di Istana Tak Dipermasalahkan

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pertemuan itu terjadi ketika ketiganya hendak menghadiri pelantikan Panglima TNI.

Perbincangan terjadi ketika ketiganya menantikan dimulainya acara pelantikan di ruang VVIP Istana.

"Itu kan saat acara pelantikan Panglima (TNI) di holding VVIP. Itu kan sedang menunggu acara akan dimulai," kata Heru kepada Kompas.com, Selasa (23/11/2021).

Saat ditanya apakah pertemuan itu disengaja atau tidak, Heru tak memberikan tanggapan. Heru juga tak merespons mengapa Presiden Jokowi tak ikut hadir dalam perbincangan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com