Kompas.com - 23/11/2021, 14:14 WIB
Peristiwa 2019. Saat itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Puan Maharani yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan), Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elite Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPeristiwa 2019. Saat itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Puan Maharani yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan), Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elite Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, pembahasan politik kepartaian secara formal memang tidak boleh dilakukan di Istana Negara.

Sebab, Istana Negara bukan merupakan rumah bagi satu atau segelintir kelompok, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau Istana di-setting secara formal, untuk pertemuan partai, politik kepartaian, itu enggak boleh. Karena Istana kan rumah bersama, seluruh rakyat Indonesia yang mesti dijaga marwah dan nama besarnya, kredibilitasnya," kata Adi saat dihubungi, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Soal Pertemuan Megawati-Prabowo-Puan di Istana, Ini Penjelasan Sekretariat Presiden

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya soal pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).

Menurut Adi, pertemuan itu tak perlu dipersoalkan karena tidak disengaja dan terjadi saat ketiganya diundang dalam acara pelantikan Panglima TNI.

Adi menuturkan, tidak ada yang salah ketika pimpinan parpol membahas persoalan politik di sela-sela acara kenegaraan.

 

"Enggak ada yang salah. Saya yakin ketum-ketum partai yang juga hadir, menteri dan juga anggota dewan yang diundang dalam pelantikan itu juga ngomongin politik," ucapnya.

Baca juga: Memaknai Pertemuan Megawati, Puan, dan Prabowo di Istana Negara

Adi mengatakan, pertemuan itu menjadi sorotan lantaran dikaitkan dengan Pilpres 2024.

Seperti diketahui, belakangan ini sejumlah organisasi relawan telah mendeklarasikan dukungan kepada Puan dan Prabowo untuk maju.

Bahkan, kader Partai Gerindra telah meminta Prabowo kembali menjadi calon presiden.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.