Perpanjangan PPKM, Kepala Daerah di Luar Jawa-Bali Harus Percepat Penyaluran Bansos

Kompas.com - 23/11/2021, 09:45 WIB
Warga mengantre mencairkan bantuan sosial tunai di Kantor Pos, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/5/2020). Antrean yang panjang akibat keterbatasan ruang tunggu akhirnya dapat diatasi setelah diberlakukan nomor antrean. HARIAN KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTAWarga mengantre mencairkan bantuan sosial tunai di Kantor Pos, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/5/2020). Antrean yang panjang akibat keterbatasan ruang tunggu akhirnya dapat diatasi setelah diberlakukan nomor antrean.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para kepala daerah didorong untuk mempercepat proses penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat seiring dengan diperpanjanganya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Luar Jawa-Bali.

Hal tersebut merupakan salah satu poin yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) baru Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

"Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD," demikian isi Inemndagri tersebut, dikutip Selasa (23/11/2021).

Baca juga: PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Kapasitas Maksimal Transportasi Umum 70 Persen, Pesawat Terbang 100 Persen

Tak hanya itu, para gubernur, bupati, dan wali kota juga harus melakukan beberapa langkah apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial.

Ini termasuk untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM.

Antara lain, melakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.

"Terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), Bupati/Wali Kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa, pengesahan data keluarga penerima manfaat (KPM) oleh pemerintah daerah, perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Inmendagri itu.

Baca juga: Perpanjangan PPKM Luar Jawa Bali hingga 6 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Selain itu, kepala desa juga diharapkan melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Termasuk juga melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Adapun Inmendagri tersebut berlaku mulai 23 November hingga 6 Desember 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan Peran Pemuda Dalam Perdamaian Dunia, Dompet Dhuafa Gelar “Youth for Peace Camp”

Tingkatkan Peran Pemuda Dalam Perdamaian Dunia, Dompet Dhuafa Gelar “Youth for Peace Camp”

Nasional
Kasus Harian Covid-19 pada 18 Januari Tertinggi Sejak Oktober 2021

Kasus Harian Covid-19 pada 18 Januari Tertinggi Sejak Oktober 2021

Nasional
Anggaran Kemendesa PDTT 2021 Terserap Rp 2,94 Triliun, Berikut Rinciannya

Anggaran Kemendesa PDTT 2021 Terserap Rp 2,94 Triliun, Berikut Rinciannya

Nasional
Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Nasional
Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Nasional
Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Nasional
KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

Nasional
UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

Nasional
DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

Nasional
Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Nasional
Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Nasional
Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Nasional
Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.