Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cakupan Imunisasi Anak Rendah akibat Pandemi, Kemenkes Cemaskan P3DI

Kompas.com - 22/11/2021, 21:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugs (Plt) Dirjen Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, pandemi Covid-19 tak bisa dipungkiri telah membuat rendahnya cakupan imunisasi rutin pada anak sejak 2020.

Berdasarkan paparan yang disajikan, pada Oktober 2021, pandemi juga masih mengakibatkan tidak tercapainya target imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak yang ditargetkan mencapai 78 persen.

"Kalau lihat laporan, bahwa untuk cakupan sampai bulan Oktober dari target mestinya bulan Oktober kita 78 persen. Kita baru sampai 56,5 persen pada bulan Oktober," kata Maxi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IX, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Wamenkes: Angka Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi Vaksin AstraZeneca Lebih Tinggi Dibanding Sinovac

Maxi melanjutkan, penurunan capaian target imunisasi ini telah terjadi sejak 2020. Berdasarkan paparannya, terjadi gap cukup signifikan antara periode 2019, 2020 dan 2021.

"Mulai 2020, ada penurunan. Ya, kita tahu tentu ini berkaitan juga dengan Covid-19," ucapnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan hanya ada sejumlah provinsi yang hampir mendekati target imunisasi pada 2021, yakni Bengkulu, Banten, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Namun, Maxi tak menjabarkan secara lanjut mengapa provinsi-provinsi tersebut mampu mendekati target imunisasi rutin.

Kendati begitu, ia memprediksi bahwa laporan itu bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu.

"Masih ada potensi naik, karena baru ada 19 provinsi yang baru masukan laporan. Jadi masih ada peluang naik rata-rata nasional karena baru ada 19 provinsi yang lengkap lapor sampai Oktober. Ada yang baru lapor sampai Juli-Agustus," kata dia.

Baca juga: Layanan Imunisasi Anak Kini Bisa Diakses di Rumah

Di sisi lain, Maxi mengungkap kekhawatirannya apabila target imunisasi terus tidak tercapai di Indonesia.

Adapun kekhawatiran itu terkait potensi munculnya kejadian luar biasa (KLB) terhadap potensi peningkatan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I.

Maxi menuturkan, hingga November 2021, terdapat 147 laporan suspek difteri dengan 90 diperiksa spesimen dan 23 di antaranya terkonfirmasi difteri.

"Terdapat 54 laporan kasus campak dan 91 laporan kasus rubela, lebih dari 80 persen dengan imunisasi tidak lengkap atau tidak jelas riwayat vaksinasinya," kata Maxi.

Baca juga: Guru Lumpuh Usai Disuntik Vaksin Covid-19, Komnas KIPI: Tak Cukup Bukti Kaitkan dengan Imunisasi

Dia mengatakan, penurunan cakupan imunisasi selama masa pandemi dapat menyebabkan timbulnya akumulasi populasi rentan yang tidak kebal terhadap PD3I.

"Jadi dua tahun terakhir ini cakupan rendah. Sekali lagi kami tentu khawatir tahun-tahun mendatang kemungkinan terjadi KLB dari penyakit yang dapat dicegah dari imunisasi itu akan terjadi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com