Kompas.com - 22/11/2021, 19:10 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengevaluasi protokoler anggota TNI.

Hal ini disampaikan Arteria buntut cekcok antara ibundanya dengan seseorang perempuan yang mengaku keluarga jenderal TNI di Bandara Soekarno-Hatta yang videonya viral di media sosial.

"Jangan sampai polemik ini dimanfaatkan oleh banyak pihak. Kami minta betul Pak Panglima, Pak KSAD, Pak Danpuspom untuk pertama mengevaluasi, mengevaluasinya masalah protokoler yang ada di Soekarno-Hatta," kata Arteria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, Panglima TNI Tunggu Keputusan Presiden

Politikus PDI-P itu mengaku dihadap-hadapkan dengan orang yang mengaku sebagai pihak protokoler perempuan yang cekcok dengan ibunya. Arteria menyebutkan, orang-orang tersebut merupakan petugas intelijen.

"Terakhir pas di mobil ada videonya dia bilang 'hajar lu', menyuruh si protokol yang saya bilang orang-orang sipil itu, ada tiga atau empat orang sipil yang mengawal dia," ujar Arteria.

Arteria mengatakan, ke depannya, protokoler yang bertugas hendaknya mengenakan atribut, selayaknya anggota DPR yang mengenakan atribut sebagai anggota dewan.

Arteria juga mengaku heran lantaran perempuan yang mengaku anak jenderal bintang tiga tersebut bisa memerintah protokoler TNI.

"Kalau anak bintang tiga kok bisa nyuruh-nyuruh protokoler TNI? Saya saja, orangtua saya, enggak bisa. Kok bisa menggunakan protokoler TNI di bandara, menyuruh-nyuruh semua orang, 'mana kapolres, mana siapa, lu enggak tahu siapa gue' dan sebagainya," kata Arteria.

Baca juga: Kontroversi Arteria Dahlan, Minta Penegak Hukum Tak Dikenakan OTT hingga Minta Dipanggil Yang Terhormat

Arteria juga menyoroti mobil dinas TNI yang digunakan oleh perempuan tersebut saat meninggalkan bandara.

Menurut dia, perlu ditelusuri apakah perempuan itu anggota TNI atau bukan serta hubungannya dengan anggota TNI.

"Kalau memang dia anggota TNI apa benar itu mobil dia. Kalau dia bukan di TNI, itu kan bukan mobil dia. Kalau mau ditarik lagi masih banyak nih, saya masih punya amunisi-amunisi yang bisa saya persembahkan nantinya saat diperlukan," ujar dia.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Profil Ir. Djuanda yang Diabadikan di Uang Kertas Baru Rp 50.000

Nasional
Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Nasional
Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

Nasional
Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Nasional
Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.