Menko PMK: Pemerintah Tidak Akan Lakukan Penyekatan Saat Libur Natal-Tahun Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangnan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan penyekatan pada masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Namun, kegiatan masyarakat akan diatur secara tertib dan ketat. Muhadjir menuturkan, keputusan soal tidak adanya penyekatan itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sesuai arahan Presiden, pemerintah tidak akan melakukan penyekatan di masa libur nataru. Kebijakan lalu lintas masyarakat akan diatur lebih tertib dan ketat," ujar Muhadjir, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Menko PMK: PPKM Level 3 Selama Libur Natal dan Tahun Baru Akan Ditambah Pengetatan

Adapun penertiban dan pengetatan yang dimaksud antara lain, pengecekan kesehatan yang mencakup status vaksinasi, negatif Covid-19, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Kemudian, setiap destinasi yang kemungkinan akan dituju masyarakat akan dipantau ketat oleh aparat.

Kendati demikian, Muhadjir berharap masyarakat tidak berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru jika tidak ada kepentingan mendesak.

"Seyogyanya kalau tidak ada urusan yang primer, urusan mendesak, sebaiknya hindari untuk berpergian pada libur nataru ini," kata dia.

Baca juga: Menko Airlangga: PPKM Level 3 Diterapkan Saat Natal dan Tahun Baru

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah telah memiliki modal yang lebih baik dalam menangani libur Natal dan Tahun Baru kali ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Mulai dari capaian vaksinasi tahap pertama yang sudah 60 persen, angka kasus Covid-19 yang semakin landai, dan fatality rate yang semakin rendah.

"Ini modal yang membuat kita lebih confidence (percaya diri), tetapi kita tidak boleh sembrono, tidak boleh jumawa karena itu kita akan lebih hati-hati," ujar dia.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 pada akhir tahun yakni dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah.

Hal itu dipilih karena kondisi di Indonesia sudah sangat baik. Bahkan menurut dia, penanganan Covid-19 telah mendapatkan apresiasi dari negara-negara lain.

"Untuk mempertahankan tren Covid-19 yang sudah sangat baik itu, maka pengetatan libur nataru harus dilakukan," ucap dia.