Kompas.com - 22/11/2021, 11:36 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangnan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan penyekatan pada masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Namun, kegiatan masyarakat akan diatur secara tertib dan ketat. Muhadjir menuturkan, keputusan soal tidak adanya penyekatan itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sesuai arahan Presiden, pemerintah tidak akan melakukan penyekatan di masa libur nataru. Kebijakan lalu lintas masyarakat akan diatur lebih tertib dan ketat," ujar Muhadjir, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Menko PMK: PPKM Level 3 Selama Libur Natal dan Tahun Baru Akan Ditambah Pengetatan

Adapun penertiban dan pengetatan yang dimaksud antara lain, pengecekan kesehatan yang mencakup status vaksinasi, negatif Covid-19, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Kemudian, setiap destinasi yang kemungkinan akan dituju masyarakat akan dipantau ketat oleh aparat.

Kendati demikian, Muhadjir berharap masyarakat tidak berpergian selama libur Natal dan Tahun Baru jika tidak ada kepentingan mendesak.

"Seyogyanya kalau tidak ada urusan yang primer, urusan mendesak, sebaiknya hindari untuk berpergian pada libur nataru ini," kata dia.

Baca juga: Menko Airlangga: PPKM Level 3 Diterapkan Saat Natal dan Tahun Baru

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah telah memiliki modal yang lebih baik dalam menangani libur Natal dan Tahun Baru kali ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Mulai dari capaian vaksinasi tahap pertama yang sudah 60 persen, angka kasus Covid-19 yang semakin landai, dan fatality rate yang semakin rendah.

"Ini modal yang membuat kita lebih confidence (percaya diri), tetapi kita tidak boleh sembrono, tidak boleh jumawa karena itu kita akan lebih hati-hati," ujar dia.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 pada akhir tahun yakni dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah.

Hal itu dipilih karena kondisi di Indonesia sudah sangat baik. Bahkan menurut dia, penanganan Covid-19 telah mendapatkan apresiasi dari negara-negara lain.

"Untuk mempertahankan tren Covid-19 yang sudah sangat baik itu, maka pengetatan libur nataru harus dilakukan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan Berbagai Pihak Soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak Soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.