KSAD Dudung: Prajurit TNI Tak Boleh Berpihak, Tak Ada Toleransi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan, tidak ada toleransi bagi prajurit TNI AD yang memihak partai politik.

Untuk itu, ia menekankan dengan keras agar prajurit TNI AD tidak mencoba-coba memihak kepada salah satu kelompok atau partai politik tertentu.

"Telah ditetapkan oleh undang-undang bahwa TNI itu tidak boleh berpihak. Tidak ada cerita itu, tidak boleh, tidak ada toleransi," ujar Dudung, dikutip dari pemberitaan Kompas.id berjudul "KSAD Jenderal TNI Dudung: Saya Tidak Mau Dibawa-bawa ke Politik", Jumat (19/11/2021).

Baca juga: KSAD Dudung: Seperti Zaman Pak Soeharto Dulu, Babinsa Harus Tahu Informasi, Jarum Jatuh Pun Tahu

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu menekankan kepada semua prajurit bahwa TNI AD milik semua golongan, termasuk milik semua partai politik.

Karena itu, ia meminta prajurit TNI AD supaya tidak memihak kepada salah satu partai politik.
"Jangan cenderung kepada kontestan tertentu," kata dia.

Untuk itu, Dudung meminta agar prajurit TNI AD bersikap netral menjelang tahun politik.

"Kamu (prajurit TNI AD) harus netral karena prajurit juga harus mengamankan apabila situasi politik itu tidak menentu. TNI harus tampil untuk mempertahankan negara ini dari perpecahan," ucap dia.

Baca juga: Dudung Abdurachman Minta Prajurut TNI AD Netral Jelang Tahun Politik

Adapun Dudung dilantik Presiden Joko Widodo menjadi KSAD di Istana Negara, Rabu (17/11/2021) menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang kini menjabat panglima TNI.

Pelantikan Dudung sebagai KSAD dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.