Kompas.com - 17/11/2021, 09:15 WIB
Max Sopacua saat masih menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Kompas.com/SABRINA ASRILMax Sopacua saat masih menjadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan politikus Partai Demokrat Max Sopacua meninggal dunia pada Rabu (17/11/2021). Kabar wafatnya Max dibenarkan oleh sang anak, Ferro Sopacua.

Ferro menuturkan, sang ayah wafat telah dirawat selama 17 hari di RSPAD Gatot Soebroto setelah mengalami sakit di paru-paru yang diduga kanker.

"Papa meninggal pagi ini jam 5.53 WIB di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Setelah dirawat selama 14 hari di RSUD Kota Bogor dan dirujuk ke RSPAD dan di RSPAD dirawat selama 17 hari, Papa meninggal karena sakit di paru-paru yang diduga cancer," kata Ferro.

Baca juga: Max Sopacua Meninggal Dunia Setelah 17 Hari Dirawat di RSPAD

Lantas, seperti apa rekam jejak Max Sopacua semasa hidupnya?

Penyiar TVRI dan politikus

Sebelum terjun ke dunia politik, Max lebih dahulu dikenal sebagai penyiar olahraga dan produser di Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada masa Orde Baru.

Dalam catatan buku wajah DPR dan DPD 2019-2014, pria kelahiran Ambon 2 Maret 1946 itu diketahui menjadi produser di TVRI sejak 1985 hingga tahun 2002.

Perjalanan politik Max dimulai pada tahun 2001 ketika ia terlibat dalam pendirian Partai Demokrat bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Max Sopacua Sempat Dirawat Total 31 Hari, Anaknya: Sakit di Paru-paru

Kiprahnya di dunia politik terbilang cukup mulus, Max tercatat menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat selama dua periode berturut-turut, yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

Di internal partai, Max juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis antara lain ketua DPP, wakil ketua umum, anggota Dewan Pembina, serta anggota Majelis Tinggi Partai.

Hubungan retak

Namun, hubungan manis antara Max dan Demokrat mulai retak pada 2019 ketika ia bersama sejumlah kader senior Partai Demokrat membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD).

Gerakan itu meminta SBY yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum untuk melaksanakan KLB.

Baca juga: Profil Max Sopacua: Mantan Penyiar TVRI hingga Politikus Partai Emas yang Jadi Pendukung KLB Demokrat

GMPPD beralasan, KLB harus segera dilaksanakan karena perolehan suara Partai Demokrat anjlok. Saat itu, GMPPD juga mendesak agar segera ditunjuk ketua umum dan pengurus baru.

"Kami mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa (KLB) selambatnya pada 9 September 2019 mengingat telah berakhirnya Pemilu 2019 dan memasuki masa Pilkada 2020 demi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di 2024," ujar Max, Kamis (13/6/2019).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.