Profil Max Sopacua: Mantan Penyiar TVRI hingga Politikus Partai Emas yang Jadi Pendukung KLB Demokrat

Kompas.com - 26/03/2021, 17:22 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.comLegal standing Max Sopacua dipertanyakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar. 

Pasalnya, mantan politikus Partai Demokrat itu menjadi salah satu inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Diketahui, Max bergabung ke Partai Emas besutan Hasnaeni Moein, sejak akhir Desember 2020 lalu.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB. Karena harus jelas dulu legal standing-nya. Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," kata Renanda dalam acara Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

KLB pun pada akhirnya tetap diselenggarakan oleh sejumlah politisi Demokrat yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam KLB tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapat mandat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Tak hanya Max, sejumlah politisi Demokrat yang turut mendukung kegiatan itu antara lain Darmizal, Jhoni Allen, dan Marzuki Alie.

Baca juga: Demokrat Sebut Kubu KLB Tak Punya Bukti soal Hambalang, Max Sopacua Pakai Keterangan Saksi

Sementara itu, di dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021), Max meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas skandal korupsi proyek Hambalang.

Pasalnya, masih ada sejumlah nama yang diduga terlibat dalam perkara tersebut masih belum tersentuh oleh Komisi Antirasuah.

"Ini kita buka kembali karena anggaran negara itu terselip di situ. Itu kurang lebih Rp 3 triliun yang belum diselesaikan, pak," kata Max dalam siaran Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Max pun merujuk kesaksian mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di persidangan yang menyebut bahwa semestinya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimintai kesaksiannya dalam kasus korupsi tersebut.

Baca juga: Demokrat: Penyelidikan Hambalang terhadap Partai Sudah Selesai

Lantas, sejauh apa perjalanan karier Max Socapua di dunia politik?

Pernah Menjadi Penyiar TVRI

Dikutip dari Tribunnews.com, pria kelahiran Ambon, pada 2 Maret 1946 itu menyelesaikan gelar sarjana S1 dan mendapatkan gelar magister di STIE Gotong Royong, Jakarta.

Max juga sempat bekerja sebagai penyiar olahraga dan produser di Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada zaman orde baru.

Dalam catatan buku wajah DPR dan DPD 2019-2014, Max diketahui menjadi produser di TVRI sejak 1985 hingga tahun 2002.

Ikut Dirikan Partai Demokrat

Setelah era kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir, Max mulai terjun ke dunia politik. Ia diketahui terlibat dalam pendirian Partai Demokrat pada 9 September 2001 bersama SBY.

Baca juga: Pertanyakan Legal Standing Max Sopacua, Demokrat: Jadi Masih di Partai Emas atau Demokrat KLB?

Bersamaan dengan suksesnya SBY terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2004, di tahun yang sama Max juga terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jabar V Bogor.

Ia menduduki Senayan selama dua periode yakni di tahun 2004 dan tahun 2009.

Kiprah Max di Partai Demokrat bisa dikatakan cukup penting.

Selain sebagai salah satu pendiri partai, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya seperti Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, hingga menjadi anggota Majelis Tinggi.

Bergabung Dengan Partai Emas

Max sudah menyatakan mundur dari Partai Demokrat dan bergabung dengan partai Esa Masyarakat Sejahtera (Emas) pada 11 Desember 2020 lalu.

Saat itu Max merasa bahwa dirinya disingkirkan oleh Partai Demokrat. Ia mengibaratkan upaya menyingkirkan dirinya, seperti menurunkan penumpang di pinggir jalan.

Baca juga: Gelar Konpers di Hambalang, Kubu Kontra-AHY: Proyek Ini Merontokkan Elektabilitas Demokrat

“Yang saya prihatin tetapi saya doakan Partai Demokrat semoga bagus dan makin jaya. Yang saya sayangkan, saya disingkirkan dari Partai Demokrat seperti menurunkan penumpang angkot di pinggir jalan,” tutur Max saat itu di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Emas, Kemang, Jakarta Pusat.

Ia menyebut dirinya bergabung dengan Partai Emas karena ingin mengabdi dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Bergabungnya Max dengan Partai Emas ditandai dengan pelepasan jaket Partai Demokrat miliknya, kala itu.

Inisiator KLB Kontra AHY

Konflik antara Max dengan Partai Demokrat sudah nampak sejak tahun 2019, saat itu Max bersama sejumlah senior Partai Demokrat membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD).

Gerakan itu meminta SBY yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum untuk melaksanakan KLB.

Baca juga: Disinggung Masuk Partai Emas, Max Sopacua: Coba Cek ke Kemenkumham

GMPPD beralasan, KLB harus segera dilaksanakan karena perolehan suara Partai Demokrat anjlok. Saat itu, GMPPD juga mendesak agar segera ditunjuk ketua umum dan pengurus baru.

Konflik itu nampaknya juga menjadi pemicu Max keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Emas.

Selain itu, Max kemudian juga diketahui menjadi salah satu tokoh yang mendukung KLB kontra kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat AHY, yang berlangsung di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021.

Ia meminta para kader Partai Demokrat tidak perlu takut dipecat jika mendukung berlansungnya KLB itu.

“Jangan takut dipecat, tidak bisa sembarangan memecat kader. Semua ada prosedurnya,” kata Max, dikutip Antara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Bantu Korban Gempa Cianjur, Guru PAI Beri Bantuan Rp 46 Juta

Nasional
Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Nasional
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Nasional
Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.