Profil Max Sopacua, dari Penyiar TVRI hingga Terlibat KLB Partai Demokrat

Pada Desember 2020, Max menyatakan mundur dari Demokrat dan bergabung dengan Partai Esa Masyarakat Sejahtera (Emas).

Saat itu Max merasa bahwa dirinya disingkirkan oleh Partai Demokrat. Ia mengibaratkan upaya menyingkirkan dirinya, seperti menurunkan penumpang di pinggir jalan.

“Yang saya prihatin tetapi saya doakan Partai Demokrat semoga bagus dan makin jaya. Yang saya sayangkan, saya disingkirkan dari Partai Demokrat seperti menurunkan penumpang angkot di pinggir jalan,” tutur Max saat itu di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Emas, Jakarta Selatan.

Baca juga: Disinggung Masuk Partai Emas, Max Sopacua: Coba Cek ke Kemenkumham

Terlibat KLB Deli Serdang

Tak berselang lama, pada awal 2021 nama Max kembali dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat. Ia merupakan salah satu tokoh yang mendorong adanya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi ketua umum Demokrat.

"KLB itu sesuatu yang tidak haram, KLB itu terdaftar atau merupakan pasal penting dalam AD/ART semua partai politik di dunia," kata Max sebagaimana dikutip dari Tribunnews, Senin (22/2/2021).

Max mengatakan, KLB bisa digelar ketika ada ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang ada di dalam partai politik.

Dia menilai, KLB tepat digelar lantaran karena arah dari kepemimpinan Partai Demokrat tak sesuai dengan cita-cita para pendiri partai.

"Karena partai politik ini punya semua orang, bukan punya satu keluarga. Jadi ya kalau disebut bahwa saya ikut mendorong, ya ikut mendorong," ucap Max.

Baca juga: Berbekal Kesaksian Anas Urbaningrum, Max Sopacua Harap Ibas dan SBY Diperiksa untuk Kasus Hambalang

KLB tersebut pada akhirnya digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB tersebut membuahkan hasil menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Namun, belakangam pemerintah memutuskan tidak mengakui hasil KLB tersebut dan tetap menganggap Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY sebagai Partai Demokrat yang diakui oleh pemerintah.