Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratakan SDM Kesehatan, Pemerintah Luncurkan Program Padinakes

Kompas.com - 16/11/2021, 16:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meluncurkan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes) dalam rangka pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan.

Program tersebut diluncurkan oleh Menteri Koordiator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Senin (15/11/2021).

Menurut Menkes Budi, Padinakes merupakan program keberpihakan pemerintah untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada lulusan SMA atau sederajat yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) yang ingin mengabdi di bidang kesehatan.

“Program beasiswa kepada tenaga kesehatan vokasional ini dimaksudkan agar setelah lulus mereka bisa mengabdi kembali ke daerahnya masing-masing," kata Budi, dikutip dari siaran pers, Selasa (16/11/2021).

Budi mengatakan, Padinakes juga merupakan bagian dari upaya mengatasi tiga masalah kesehatan utama di Indonesia dalam transformasi sektor kesehatan.

Baca juga: Lewat Vaksin Merah Putih, Menkes Berharap Indonesia Kuasai Teknologi Pembuatan Vaksin

Ketiga masalah kesehatan yang dimaksud adalah jumlah, distribusi, dan kualitas tenaga kesehatan.

"Melalui Padinkes diharapkan permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut dapat diatasi sekaligus mewujudkan transformasi pada sektor kesehatan," kata dia.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy menilai perlu ada revitalisasi pendidikan vokasi di bidang kesehatan.

Terlebih revitalisasi pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM.

Kemenkes ini memiliki banyak lembaga pendidikan vokasi di bidang kesehatan. Tapi tanggung jawabnya tidak hanya pada perguruan tinggi di bawah kementeriannya, harus juga bisa meng-cover seluruh perguruan tinggi kesehatan yang ada di kementerian lain,” kata dia.

Meskipun demikian, Muhadjir mengakui bahwa perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk dapat merealisasikannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com