Kompas.com - 16/11/2021, 16:09 WIB
Tangkapan layar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Menkominfo dan Dirut LPP TVRI yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI, Selasa (16/11/2021) YouTube/DPR RITangkapan layar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Menkominfo dan Dirut LPP TVRI yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI, Selasa (16/11/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, pemerintah telah mengusulkan tiga juta unit alat penerima siaran atau set top box (STB) untuk didistribusikan kepada keluarga miskin agar mereka dapat menerima siaran televisi secara digital.

Johnny menuturkan, dari 3 juta unit STB yang diusulkan Kemenkominfo, baru 1 juta unit yang disetujui oleh Komisi I DPR dan Badan Anggaran DPR.

"Kalau saya tidak salah ingat yang sudah dikomitmen bersama-sama kita sebanyak satu juta dari permintaan atau dari usulan kominfo sebanyak 3 juta. Sehingga masih kita carikan jalan keluar yang tersisa 2 juta," kata Johnny dalam rapat dengan Komisi I DPR, Selasa (16/11/2021).

Johnny menuturkan, pemerintah juga akan mencari cara agar rumah tangga miskin dapat menerima STB sebelum penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) dilakukan.

Ia menyebutkan, berdasarkan data Kementerian Sosial, terdapat 6,7 juta rumah tangga miskin yang berdomisili di daerah-daerah yang akan mengalami migrasi siaran analog ke televisi digital.

Baca juga: Cara Mendapat Set Top Box Gratis untuk Menikmati Siaran TV Digital

"Kami sedang menyiapkan agar dapat disalurkan pada rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkannya sebelum dilakukan analog switch off sesuai tahapan yang kami sebutkan tadi," kata Johnny.

Johnny menjelaskan, subsidi STB yang akan disalurkan oleh pemerintah telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Pasal 85 Ayat (1) PP tersebut menyatakan, pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi digital melalui terestrial.

Pada Ayat (2) disebutkan bahwa penyediaan alat bantu penerimaan siaran kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari komitmen penyelenggara multipleksing.

Johnny mengatakan, penyelenggara multipleksing yang dimaksud adalah lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran lokal, ataupun lembaga penyiaran komunitas.

Sementara itu, pada ayat (3) diatur bahwa dalam hal penyediaan alat bantu penerimaan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Lewat Simulcast, Menkominfo Ajak Lembaga Penyiaran Beralih ke Siaran Digital

Kemenkominfo telah menetapkan tiga tahap pelaksanaan ASO, yakni tahap I pada 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran atau 166 kabupaten/kota, tahap II pada 25 Agustus 2022 di 31 wilayah layanan siaran atau 110 kabupaten/kota, dan tahap III pada 2 November 2022 di 25 wilayah layanan siaran atau 65 kabupaten/kota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.