Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Greenpeace Kecewa Hasil COP26, Duga Ada Lobi-lobi di Menit Akhir

Kompas.com - 15/11/2021, 15:45 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak kecewa dengan hasil KTT perubahan iklim World Leaders Summit COP26 di Glasgow, Skotlandia beberapa hari yang lalu.

Leonard mengatakan, mestinya hasil COP26 ini memperjelas peta jalan untuk mencapai tujuan utama agar suhu Bumi dibatasi pada 1,5 derajat celsius pada 2100 atau paling tinggi 2 derajat celsius.

"Tapi ternyata hasilnya cukup mengecewakan, karena kemudian kesepakatan yang dihasilkan walaupun di beberapa hal mengafirmasi bahwa 1,5 derajat Celcius yang harus dicapai, tetapi dalam hal-hal spesifik, target spesifiknya masih lemah," kata Leonard dalam dalam konferensi pers secara virtual soal Kesepakatan Final COP26 yang Jauh dari Harapan, Senin (15/11/2021).

Baca juga: COP26 Rampung, Diwarnai Drama Batu Bara di Menit-menit Terakhir

Leonard mengatakan, pihaknya melihat adanya lobi-lobi di menit akhir dalam pertemuan tersebut yang dilakukan negara-negara besar yang memiliki industri fosil, minyak, dan gas, seperti India, Arab Saudi dan Australia.

Negara-negara itu melobi untuk menghasilkan kompromi sehingga target sasaran dari pertemuan tersebut menjadi lemah.

"Padahal sebenarnya kita harus benar-benar di (COP26) Glasgow itu menghasilkan kesepakatan global yang benar-benar seharusnya berdasarkan bukti saintifik," ujarnya.

Ia mengatakan, bukti saintifik menunjukkan bahwa perubahan fundamental harus dilakukan terhadap ekonomi global agar dunia tidak menuju pada bencana iklim permanen.

Perubahan tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan menghentikan deforestasi dan menghentikan penggunaan industri fosil seperti PLTU batu bara.

"Indonesia sendiri sebenarnya dalam perundingan dua minggu yang lalu termasuk negara yang mempunyai komitmen untuk menutup operasi PLTU secara bertahap," tuturnya.

Lebih lanjut, Leonard juga menyayangkan, keputusan COP26 memberi ruang kepada industri PLTU batu bara untuk menggunakan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) guna menekan emisi CO2 dari PLTU tersebut.

Menurutnya, teknologi tersebut belum terbukti kelayakannya dan membutuhkan biaya yang mahal.

"Nah ini salah satu hasil lobi dari industri batubara. ini kita sayangkan ada dalam keputusan COP26 dan memperlemahnya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polandia, Vietnam, Chile dan ratusan negara lain berjanji menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara (PLTU) dan berhenti membangun pembangkit listrik baru.

Kesepakatan itu disampaikan tuan rumah KTT COP26 pada Kamis (4/11/2021) itu akan mengikat 190 negara untuk berhenti menggunakan bahan bakar batu bara.

Dilansir dari Reuters, Kamis (4/11/2021), batu bara adalah bahan bakar fosil yang paling berpolusi dan emisi gas rumah kaca dari pembakarannya berkontribusi paling besar terhadap perubahan iklim.

Menghentikan penggunaan batu bara, dipandang penting untuk mencapai target iklim yang disepakati secara global.

Baca juga: Hasil COP26: Mengecewakan, Kurang Ambisius, tetapi Lumayan Ada Kemajuan

Dalam kesepakatan yang ditandatangani di COP26, negara-negara berkomitmen akan menghentikan investasi untuk pembangkit batu bara, baik di dalam dan luar negeri.

"Selain itu, negara-negara kaya juga berjanji menghapus pembangkit listrik berbahan bakar batu bara pada tahun 2030-an, dan untuk negara-negara miskin di tahun 2040-an," kata pemerintah Inggris.

"Akhir dari batu bara sudah di depan mata. Dunia bergerak ke arah yang benar, menghentikan penggunaan batu bara dan merangkul manfaat lingkungan dan ekonomi yang didukung energi bersih untuk masa depan," imbuh sekretaris bisnis dan energi Inggris Kwasi Kwarteng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com