Kompas.com - 12/11/2021, 09:50 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali. (ANTARA/HO-Kemenag) ANTARA/HO-KemenagSekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali. (ANTARA/HO-Kemenag)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali mengatakan, semua rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) satu suara mendukung Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

"Kalau di Kementerian Agama enggak ada (yang menolak), semua sepakat, mufakat. Mana (yang menolak)? Enggak ada. Full 100 persen satu suara (mendukung Permendikbud)," ujar Nizar, dikutip dari Antara, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Kemenag: Tak Ada Alasan untuk Tidak Mendukung Permendikbud PPKS

Nizar mengatakan, Kemenag telah mengirimkan Surat Edaran (SE) tentang dukungan itu kepada seluruh sivitas perguruan tinggi dan akan diterapkan di seluruh PTKN.

Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap warga kampus dari ancaman kekerasan seksual.

"Maka, Kemenag sangat mendukung dan akan menerapkan Permendikbud di seluruh PTKIN dan PTK non-Islam," kata dia.

Menurut Nizar, implementasi dan tindak lanjut SE tersebut dikembalikan pada masing-masing rektor karena memiliki satuan kerja (Satker) dan rektor sebagai penanggung jawab.

"Karena ini di level perguruan tinggi, ada satker masing-masing. Rektor nanti sebagai penanggung jawab di situ. Jadi nanti kalau ada sivitas akademika yang dilecehkan, rektor akan bergerak," kata dia.

Baca juga: Ramai-ramai Mendukung Penghapusan Kekerasan Seksual di Kampus

Sebelumnya, Nizar menjelaskan, permendikbud tersebut harus dipahami secara utuh dan tidak bisa dilepaskan dari konteks.

Permendikbud memberi ruang dan payung hukum bagi para korban kekerasan seksual agar berani berbicara serta mengakomodasi hak.

Permendikbud tersebut, kata dia, memiliki konteks pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sehingga tidak tepat apabila dikaitkan dengan pelegalan zina di lingkungan pendidikan.

"Kalau memahami sebuah regulasi, itu mestinya harus utuh. Tidak boleh lepas konteksnya. Nah konteks ini, di Permendikbud ini adalah konteks untuk pencegahan dan penindakan terhadap pelecehan seksual. Jadi tidak ada di situ kata-kata yang melegalkan zina," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Nasional
Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Nasional
Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Nasional
KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

Nasional
UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

Nasional
DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

Nasional
Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Nasional
Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Nasional
Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Nasional
Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Nasional
Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Nasional
Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.