Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Harap Dukungan Tokoh Agama bagi Pemberdayaan Perempuan Saat Pandemi

Kompas.com - 11/11/2021, 16:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berharap dukungan tokoh agama dan cendekiawan bagi pemberdayaan perempuan.

Pasalnya, perempuan menjadi salah satu kelompok yang terdampak pandemi Covid-19 baik secara kesehatan, sosial maupun ekonomi.

"Saya meyakini, dukungan tokoh agama dan cendekiawan dapat diberikan bagi pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya pada keluarga miskin, rentan, dan perempuan yang menjadi kepala keluarga," ujar Bintang di acara Musyawarah Nasional Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia Tahun 2021, dikutip dari siaran pers, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Tegaskan Pemerintah Tetap Komitmen Hapus Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak

Bintang mengatakan, peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan cendekiawan dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan.

Ini termasuk dalam memberikan dukungannya terhadap pemberdayaan perempuan dengan berperspektif gender demi pemulihan ekonomi bangsa.

"Pemberdayaan ekonomi perempuan yang berperspektif gender artinya pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana bagi perempuan untuk memperoleh pendapatan semata tetapi juga alat untuk memerdekakan diri dari jerat kekerasan dan diskriminasi yang mengikat mereka," kata Bintang.

Bintang mengatakan, para perempuan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, termasuk kewirausahaan tidak hanya berperan sebagai kekuatan ekonomi bangsa.

Baca juga: Menteri PPPA: Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Nyata, Kerap Tidak Tertangani

Menurut dia, mereka juga merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk menjemput kesetaraan dan mencapai kemajuan bangsa.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha (Walubi) Siti Hartati Murdaya mengatakan, pihaknya telah mendorong umat Budha yang berpendidikan tinggi agar menjadi kelompok intelektual Indonesia untuk membantu pemerintah dan masyarakat.

"KCBI harus berperan aktif bersama pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi nasional melalui investasi di semua lapisan masyarakat baik yang besar maupun yang kecil, khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM)," kata dia.

Baca juga: Kementerian PPPA Harap Pelaku Usaha Bantu UMKM yang Dijalankan Perempuan

Apalagi, kata dia, secara nasional jumlah UMKM di Tanah Air mencapai puluhan juta dan mampu menyerap sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Dengan demikian, hal itu diyakininya akan membuat Indonesia semakin tangguh dan tumbuh, termasuk perempuannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com