Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jelang Superbike, BNPB Perkuat Prokes di NTB dengan Gerakan Mobil Masker

Kompas.com - 11/11/2021, 15:06 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com –Pemerintah terus memperkuat penerapan protokol kesehatan (prokes) menjelang perhelatan World Superbike pada 19-21 November 2021 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, usa Tenggara Barat (NTB).

Salah satunya adalah dengan meluncuran Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/11/2021).

“Gerakan Mobil Masker ini merupakan upaya pemerintah melalui BNPB untuk mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker, kepada masyarakat,” jelas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito.

Seperti diketahui, gelaran World Superbika merupakan kegiatan olahraga internasional pertama yang digelar di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Baca juga: UPDATE 11 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Lansia Capai 26,77 Persen

Ganip menjelaskan, pihaknya menginisiasi Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat dan bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan mitigasi perkembangan penanganan Covid-19 di NTB.

Upacara peluncuran Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/11/2021).DOK. Humas BNPB Upacara peluncuran Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/11/2021).

Menurutnya, masker adalah alat paling efektif dalam mencegah penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Bahkan, persentase pengurangan risiko terpapar mencapai 97 persen. Masker, kata Ganip, berfungsi layaknya payung saat hujan.

Baca juga: Update Corona 11 November: Gelombang Kelima Covid-19 di Perancis

“Payung tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung dapat melindungi kita dari keterpaparan air hujan. Begitu pula masker dan vaksinasi,” ujar Ganip, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Ia optimis, Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat dapat menjadi cara tepat untuk mengendalikan Covid-19 di tengah masyarakat.

“Strategi yang paling tepat untuk menjaga kita supaya tidak terpapar Covid-19 hanya dengan cara pakai masker dan mengikuti program vaksinasi nasional,” kata Ganip.

Ia menilai, program vaksinasi Covid-19 efektif melindungi masyarakat dari paparan Covid-19.

Demi menekan angka penularan Covid-19, masyarakat diimbau untuk segera vaksinasi dan selalu memakai masker.

Baca juga: 2 Sopir Travel di Bali Palsukan Surat Vaksin Covid-19, Ganip: Proses Hukum

Pada kesempatan yang sama, ia memberikan apresiasinya atas penanganan Covid-19 di NTB. Sebab provinsi ini berada dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level satu dan masuk dalam daftar empat provinsi terbaik dalam menangani Covid-19.

“Saya mengapresiasi kerja keras Gubernur NTB beserta forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimda) dan seluruh tokoh masyarakat mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akademisi, juga media untuk keterlibatannya dalam penanganan Covid-19 di provinsi NTB,” ucap Ganip.

Selain memakai masker dan vaksinasi, masyarakat juga selalu dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) 6M sesuai Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021.

Prokes 6M yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi dan mencegah kerumunan, serta menghindari makan bersama.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Bangkalan, Ganip Warsito Minta Posko PPKM Mikro Diaktifkan Kembali

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com