Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Harap Tak Ada Peningkatan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun

Kompas.com - 01/11/2021, 13:28 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap tak ada peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air di akhir tahun ini.

"Ini yang harus kita hadapi, di masa-masa akhir tahun ini, yang diharapkan ke depan tidak ada lagi (peningkatan) kasus karena pengaruh dari liburan Natal dan Tahun Baru," ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati, dalam seminar nasional "Strategi Penanganan Covid-19 Guna Menjaga Keamanan Nasional" yang digelar Pasis Sekkau, Senin (1/11/2021).

Raditya menuturkan bahwa peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia biasanya terjadi setelah momen libur panjang.

Baca juga: Menkes Akui Ada Kasus Covid-19 di Sekolah, tapi Jumlahnya Sedikit

Ia meyakini bahwa fase penularan Covid-19 meningkat tak lepas karena adanya faktor mobilitas masyarakat yang semakin meningkat.

"Ada fase-fase di mana penularannya mobilitas masyarakat semakin meningkat, maka penularannya pun semakin meningkat," ungkap dia.

Dalam mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19, pihaknya juga berharap bisa ditangkal dengan secara menyeluruh.

Menurutnya, antisipasi bisa dilakukan dengan cara keterlibatan seluruh elemen.

"Penanganan Covid-19 ini selalu dalam bentuk kolaborasi bersama. Fase-fase inilah, dari tahap awal sampai akhir, dari hulu ke hilir, semua siklus kebencanaan ini bisa diterapkan dengan baik," ungkap dia.

Baca juga: Satgas: Pekan Ini, Kasus Covid-19 Turun 23 Persen, Kematian Turun 16 Persen

Berdasarkan data pemerintah hingga Minggu (31/10/2021), kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4.244.358 kasus.

Kemudian, kasus sembuh sebanyak 4.088.635 dan kasus kematian mencapai 143.405 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com