Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orang Asing Mulai Masuk, Kemenkumham Lakukan Pengetatan Pintu Imigrasi

Kompas.com - 10/11/2021, 21:21 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto meminta Kantor wilayah (Kanwil) maupun unit pelaksana teknis yang menjadi perlintasan orang asing memperketat protokol kesehatan (prokes).

Hal ini penting dilakukan untuk mencegah masuknya varian-varian baru dari Covid-19 yang terus bermutasi.

Saat ini tingkat penularan Covid-19 di Indonesia cenderung melandai dan pemerintah mulai membuka pintu-pintu imigrasi dan perbatasan untuk masuknya orang asing.

“Saya meminta kepada seluruh ASN agar pahami dan pedomani arahan Presiden dan Menteri serta berbagai regulasi terkait pelaksanakan PPKM dengan baik sesuai Tugas dan fungsi yang didasari pada leveling PPK di wilayah masing-masing,” ujar Andap dalam arahannya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham saat menghadiri upacara Hari Pahlawan, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Ahli Epidemiologi: Covid-19 Varian MU Lebih Menular dan Mematikan, Orang Asing Masuk Harus Karantina

Andap menuturkan, seiring dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kemenkumham tercatat telah empat belas kali mengeluarkan surat edaran. Terakhir adalah Surat Edaran Nomor SEK-27.OT.02.02 tanggal 9 November 2011.

Sekjen pun kembali menegaskan poin-poin penting yang termaktub dalam surat edaran tersebut. Misalnya, pengetatan protokol kesehatan khususnya bagi Kantor Wilayah.

Sebab, tempat itu merupakan lokasi pemeriksaan yang menjadi pintu masuk kedatangan internasional atau perlintasan negara.

“Persiapkan SOP dengan baik serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai langkah antisipasi adanya varian baru Covid-19 A.Y.4.2 atau Delta Plus,” kata Andap.

“Khususnya bagi Kantor Wilayah yang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dibuka sebagai gerbang internasional yang berbatasan dengan negara lain,” ucap dia.

Baca juga: Perpanjangan PPKM, Ini Pintu Masuk RI Jalur Udara, Laut, dan PLBN yang Dibuka

Secara khusus, Andap memberikan perhatian kepada Kanwil NTB dan Bali, lokasi di mana world super bike dan pertemuan G-20 akan diselenggarakan.

“Agar lebih memperketat pengawasan, mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata Andap.

Ia pun juga menginstruksikan agar dilakukan pengawasan secara ketat dan intens agar para pegawai protokol kesehatan secara ketat saat melakukan aktivitas di berbagai tempat.

“Satgas Covid-19 pada masing-masing Satker agar secara intens memonitor kondisi Pegawai dan dilarang menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2022,” tutur Andap.

Baca juga: Kemenkes: Varian AY.4.2 di Indonesia Mungkin Saja Bermutasi Sendiri, Tidak Lewat Pelaku Perjalanan Internasional

Berdasarkan surat edaran Kemenkumham, berikut adalah kantor-kantor imigrasi yang dibuka untuk pintu masuk kedatangan internasional atau memiliki perlintasan negara:

  1. Bandara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten
  2. Bandara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau
  3. Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau
  4. Bandara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali
  5. Bandara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara
  6. Pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau
  7. Pelabuhan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara
  8. Pos Lintas Batas Negara Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat
  9. Pos Lintas Batas Negara Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com