Perlukah Reshuffle Kabinet Pasca-pergantian Panglima TNI?

PROSES uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Komisi I DPR berjalan mulus. Rapat Paripurna DPR mengesahkan persetujuan parlemen terhadap calon tunggal panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Senin, 8 November 2021).

Baca juga: DPR Setujui Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Pergantian panglima TNI bisa menjadi pembuka pintu gerbong perombakan kabinet Jokowi. Risiko politik jika reshuffle dilakukan di tahun ketiga di periode kedua ini lebih rendah ketimbang di tahun keempat atau kelima. 

Reshuffle mendesak dilakukan untuk mengakomodasi Partai Amanat Nasional yang baru bergabung dalam koalisi gemuk Jokowi. Tidak ada makan siang, sarapan, atau makan malam “gretongan” dalam politik.

Selain itu, reshuffle kabinet tentu tidak akan efektif mendukung kinerja pemerintahan jika dilakukan di akhir masa jabatan.

Konsolidasi birokrasi juga tidak maksimal jika menteri baru hanya memiliki masa kerja yang singkat.

Selain itu dari aspek politik, bongkar pasang jelang berakhirnya kekuasaan presiden sangat tidak menguntungkan dalam konstruksi politik koalisi partai-partai pengusung dan pendukung.

Seperti jalannya rangkaian gerbong kereta api, pergantian Panglima TNI dari Marsekal Hadi Tjahjanto ke Jenderal Andika Perkasa tentunya akan diikuti oleh mutasi dan promosi di tubuh TNI Angkatan Darat. Hadi Tjahjanto memasuki masa purna tugas.

Pertanyaannya, ke mana Hadi Tjahjanto akan berlabuh?

Secara chemistry, hubungan Hadi dan Jokowi sudah terjalin lama sejak Hadi menjadi Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo, Surakarta, dan Jokowi menjabat Walikota Surakarta.

Di awal Jokowi menjadi RI-1, Hadi didapuk menjadi Sekretaris Militer Presiden (2015-2016). Hadi juga menjabat Kepala Staf Angkatan Udara di periode pertama kepesidenan Jokowi. Puncaknya, Hadi diangkat sebagai Panglima TNI di saat era Jokowi.

Keberhasilan Hadi sebagai Panglima TNI adalah pelibatan personel TNI dari semua matra (darat, laut, dan udara) dalam penanggulangan Covid-19.

Hadi juga menggerakkan alat-alat transportasi TNI ke berbagai penjuru tanah air untuk mendukung program vaksinasi.

Kapal TNI AL dikerahkan hingga ke pulau-pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Pesawat angkut TNI juga terbang hingga ke Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku.

Kapal rumah sakit Dr Soeharso milik TNI AL berbobot 16 ribu ton pun “wira-wiri” ke berbagai belahan wilayah Indonesia untuk dijadikan rumah sakit terapung bagi korban Covid.

Keterlibatan personel TNI dalam penanggulangan Covid di wisma-wisma isolasi hanya bisa disaingi oleh pelibatan personel Angkatan Bersenjata Tiongkok dalam hal kuantitas personel. Tim medis TNI sangat berperan besar dalam hal vaksinasi di tengah keterbatasan tenaga medis sipil.

Di era Hadi Tjahjanto, hubungan militer TNI dengan negara-negara tetangga berjalan baik. Kontribusi TNI untuk misi perdamaian PBB hingga jelang berakhirnya masa jabatan Hadi di TNI tetap berjalan terus.

Terakhir, TNI memberangkatkan 215 prajuritnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Konga XXXVII-H/MINUSCA CAR untuk mengemban misi perdamaian di bawah bendera PBB di Republik Afrika Tengah (Minggu, 7 November 2021).

Saat kebakaran hutan dan lahan menimpa Australia di akhir Januari 2020, TNI juga mengirim Satuan Tugas Garuda RI di Distrik Eden, New South Wales (Kompas.com, 01/02/2020).

Baca juga: Ini Tugas Satgas Garuda di Lokasi Kebakaran Hutan Australia

Di tengah eskalasi konflik yang semakin meningkat di Laut China Selatan, TNI dibawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto juga berhasil merangkul semua negara.