Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketum LADI: Hikmahnya Kami Jadi Dikenal

Kompas.com - 08/11/2021, 17:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) Musthofa Fauzi menilai, ada hikmah di balik peristiwa tidak berkibarnya Bendera Merah Putih saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 yakni membuat LADI dikenal oleh publik.

"Memang betul bahwa hikmahnya kejadian ini menjadi dikenal, termasuk kami juga dikenal sekaligus dikecam," kata Musthofa dalam rapat dengan Komisi X DPR, Senin (8/11/2021).

Musthofa menuturkan, peristiwa di final Piala Thomas itu memang membuat ia bersama pengurus LADI lainnya menjadi sasaran kemarahan publik hingga dicap pengkhianat bangsa.

Baca juga: Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Ia mengatakan, keluarganya pun mendapat persepsi negatif karena kinerja LADI yang menuai kecaman dari publik.

"Cucu saya kelas berapa SD saja sudah bisa ngerti, karena dia lihat di medsos kan, wah katanya kakeknya menjadi tersangka sekarang kan, terhujat, dia ngomong sama ibunya. Kayak apa yang harus kami hadapi, bukan cuma diri kami saja, keluarga kami pun ikut," kata Musthofa.

Namun, ia mengaku dapat menerima kritik maupun kecaman yang diarahkan kepadanya. Menurut dia, hal itu merupakan kehendak Tuhan agar LADI berbenah.

"Ini kami terima, memang kenyataan, orang tidak tahu latar belakangnya dan ini yang harus kami terima. Dan semua ini ada hikmahnya, tidak akan terjadi kecuali Allah berkehendak, dan kehendak-Nya memperbaiki LADI," ujar Musthofa.

Di samping itu, Musthofa menegaskan bahwa LADI telah menyampaikan permohonan maaf kepada segenap rakyat Indonesia setelah Bendera Merah Putih gagal berkibar saat Indonesia menjadi kampiun Piala Thomas 2020.

"Kami sangat sedih sekali dan sudah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada Bapak Presiden, kepada seluruh olahragawan dan pengiat-pengiat olahraga," kata dia.

Diketahui, Indonesia mendapat sanksi dari World Antidoping Agency (WADA) karena dianggap tak mematuhi prosedur antidoping, yakni Test Doping Plan (TDP).

Baca juga: Ini Langkah yang Telah Ditempuh LADI untuk Percepat Pencabutan Sanksi WADA

Akibat sanksi ini, Indonesia tidak diperbolehkan mengibarkan Bendera Merah Putih di single event dan multievent internasional.

Selain itu, Indonesia juga tidak diizinkan terpilih menjadi tuan rumah olahraga kelas regional, kontinental, hingga dunia selama satu tahun sejak sanksi tersebut berlaku.

Sanksi dirasakan saat Tim Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 pada awal Oktober lalu. Dampak dari sanksi tersebut, Merah Putih tak dikibarkan saat Tim Indonesia berada di podium juara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com