JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) Musthofa Fauzi membeberkan sejumlah upaya yang telah ditempuh LADI untuk mempercepat pencabutan sanksi dari World Antidoping Agency (WADA).
Musthofa menuturkan, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan membangun komunikasi aktif antara LADI dan WADA serta membentuk tim akselerasi untuk mencabut sanksi tersebut.
"Kami berkomunikasi aktif. LADI dibantu KOI atau NOC, Kemenpora, membentuk tim akselerasi untuk pencabutan sanksi WADA," kata Musthofa dalam rapat dengan Komisi X DPR, Senin (8/11/2021).
Baca juga: Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total
Musthofa menuturkan, LADI juga telah mengirimkan revisi Test Doping Plan (TDP) untuk tahun 2021, 2022, kuartal 3-4 tahun 2021, serta implementasi TDP pada Pekan Olahraga Nasional (PON).
Ia menyebutkan, TDP yang dikirim tersebut juga sudah disetujui oleh WADA.
"TDP kita yang sampai 2022 sudah disetujui tinggal kita implementasi. TDP kita tentang Peparnas (Pekan Paralimpiade Nasional) juga sudah disetujui dan saat ini kami sedang melaksanakan pengawasan doping di Peparnas," ujar Musthofa.
Ia menjelaskan, LADI juga telah berkoordinasi dengan Japan Antidoping Agency (JADA) untuk supervisi testing antidoping sebagaimana saran WADA.
Ia melanjutkan, LADI juga sudah melakukan perbaikan atas 24 pending matters yang ada, meski ada beberapa hal yang belum tuntas seperti persoalan organisasi dan penggantian beberapa pengurus.
"Tapi mereka sudah paham bahwa kita butuh waktu," kata dia.
Musthofa mengatakan, LADI juga telah menggelar rapat dengan WADA, JADA, maupun lembaga antidoping di tingkat Asia Tenggara dan Asia-Oseania pada 2 November lalu.
"Mereka memaparkan apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan tapi kami juga memaparkan apa yang miskomunikasi yang kita sampaikan sehingga mereka akhirnya mengakui bahwa ini menjadi bahan dari review dari mereka," kata Musthofa.
Baca juga: Update Sanksi Indonesia, WADA Beri Masukan Penting untuk LADI
Sebelumnya, Indonesia mendapat sanksi dari WADA karena dianggap tak mematuhi prosedur antidoping, yakni TDP.
Akibat sanksi ini, Indonesia tidak diperbolehkan mengibarkan bendera Merah Putih di single event dan multievent internasional.
Selain itu, Indonesia juga tidak diizinkan terpilih menjadi tuan rumah olahraga kelas regional, kontinental, hingga dunia selama satu tahun sejak sanksi tersebut berlaku.
Sanksi dirasakan saat Tim Indonesia menjuarai Piala Thomas akhir pekan lalu. Dampak dari sanksi tersebut, Merah Putih tak dikibarkan saat Tim Indonesia berada di podium juara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.