Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta adanya reformasi total pada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin yang menjelaskan agenda rapat yang dilakukan Jokowi bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali.

Rapat tersebut membahas sanksi yang diberikan World Anti-Doping Agency (WADA) terhadap Indonesia.

Baca juga: Perbasi Dukung Menpora Bentuk Tim untuk Bantu LADI Selesaikan Sanksi WADA

"Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden minta dilakukan evaluasi internal dan investigasi secara menyeluruh, reformasi LADI secara total," ujar Bey dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).

Selain itu, Jokowi juga meminta agar Menpora Zainuddin Amali segera memperbaiki komunikasi dengan WADA.

"Menpora juga diminta segera perbaiki komunikasi dengan WADA," lanjut Bey.

Bey menambahkan, selain dihadiri Menpora, rapat juga diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury dan Ketua LADI Zaini Khadafi.

Baca juga: Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Sebelumnya, Indonesia mendapat sanksi dari WADA karena dianggap tak mematuhi prosedur antidoping, yakni test doping plan (TDP).

Akibat sanksi ini, Indonesia tidak diperbolehkan mengibarkan bendera Merah Putih di single event dan multievent internasional.

Selain itu, Indonesia juga tidak diizinkan terpilih menjadi tuan rumah olahraga kelas regional, kontinental, hingga dunia selama satu tahun sejak sanksi tersebut berlaku.

Sanksi dirasakan saat Tim Indonesia menjuarai Piala Thomas akhir pekan lalu. Dampak dari sanksi tersebut, Merah Putih tak dikibarkan saat Tim Indonesia berada di podium juara.