Kemenkes: Evaluasi Harga Tes PCR untuk Menutup Masuknya Kepentingan Bisnis

Kompas.com - 08/11/2021, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, evaluasi tarif tes usap real time polymerase chain reaction (RT-PCR) dilakukan secara berkala.

Evaluasi dilakukan oleh Kemenkes bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Salah satu tujuan evaluasi yakni untuk menutup celah bagi kepentingan bisnis dalam penyediaan jasa tes PCR.

"Kami secara berkala bersama BPKP melakukan evaluasi terhadap tarif pemeriksaan, menyesuaikan dengan kondisi yang ada," ujar Nadia, dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Senin (8/11/2021).

Baca juga: Harga Resmi Tes PCR Berdasarkan Hasil Evaluasi Kemenkes

"Proses evaluasi harga ini tentunya dilakukan untuk menutup masuknya kepentingan bisnis dan menjamin kepastian harga bagi masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Nadia menyebutkan, proses evaluasi merupakan standar dalam penentuan harga suatu produk maupun layanan dan untuk menjamin kepastian harga bagi masyarakat.

Dia menuturkan, evaluasi terhadap tarif pemeriksaan RT-PCR oleh Kemenkes bersama BPKP sudah dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama pada 5 Oktober 2020 ditetapkan pemeriksaan RT PCR Rp 900.000.

Kedua, pada 16 Agustus 2021 ditetapkan pemeriksaan RT PCR Rp 495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp 525.000 untuk di luar pulau Jawa dan Bali.

Terakhir pada 27 Oktober ditetapkan Rp 275.000 untuk pulau Jawa dan Bali dan Rp 300.000 untuk di luar pulau Jawa dan Bali.

“Saya tegaskan sekali lagi, dalam menentukan harga RT- PCR, Kemenkes (Dirjen Yankes) tidak berdiri sendiri, namun dilakukan bersama dengan BPKP," kata Nadia.

Baca juga: Mendamba Pemerintah Menggratiskan Tes PCR

Adapun, perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR, terdiri dari komponen – komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Reagen merupakan komponen harga paling besar dalam pemeriksaan swab RT-PCR, mencapai 45-55 persen,” ungkap Nadia

Dia lantas Nadia menganalogikan kelangkaan stok masker dan APD di awal pandemi yang juga berpengaruh terhadap harga saat itu.

Namun, kondisi tersebut berangsur-angsur membaik dengan semakin bertambahnya produsen masker dan APD.

Demikian juga dengan reagen Swab RT-PCR, dimana pada saat awal hanya terdapat kurang dari 30 produsen yang ada di Indonesia.

Namun saat ini sudah terdapat lebih dari 200 jenis reagen swab RT-PCR yang masuk ke Indonesia dan mendapatkan izin edar dari Kemenkes dengan harga yang bervariasi.

"Artinya sudah terjadi persaingan variasi dan harga untuk komponen reagen swab RT-PCR," tutur Nadia.

Baca juga: YLKI: Pemerintah Belum Transparan soal Harga Tes PCR, Kenapa Mudah Diturunkan?

Sebagaimana diketahui, swab RT-PCR masih menjadi standar dalam mendiagnosis kasus Positif Covid-19, tidak hanya di Indonesia, namun juga pada level global.

Kebutuhan akan pemeriksaan RT-PCR didorong oleh peningkatan pemeriksaan spesimen di Indonesia, di mana angka positivity rate di Indonesia saat ini sudah dibawah 0,4 persen dari standar yang ditetapkan WHO.

“Semakin cepat kasus positif ditemukan, semakin cepat dapat dipisahkan dari orang yang sehat, tentunya ini dapat mencegah penyebarluasan virus Covid-19 di dalam masyarakat” tambah Nadia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.