Profil Irjen Firman Santyabudi, Putra Try Sutrisno yang Kini Jadi Kakorlantas Polri

Kompas.com - 02/11/2021, 18:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen (Pol) Firman Santyabudi ditunjuk oleh Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas).

Penunjukkan itu dituangkan Listyo dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2278/X/KEP./2021 tertanggal 31 Oktober 2021 yang ditandatangani As SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri.

Firman sebelumnya menjabat sebagai Asisten Logistik Kapolri.

Pria kelahiran 17 November 1965 itu merupakan putra dari Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.

Baca juga: Kapolri Mutasi 173 Perwira, Kapolda Jabar hingga Kakorlantas

Firman lulus dari Akpol pada 1988. Ia berpengalaman dalam bidang lalu lintas.

Setelah lulus, ia sempat menjabat sebagai Wadirlantas Polda Metro Jaya. Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya pada 2008.

Setahun kemudian, pada 2009, Firman diberikan tugas untuk menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan.

Pada tahun yang sama, Firman kemudian ditugaskan sebagai Kasubdit Jianmas Ditlantas Babinkam Polri.

Selanjutnya, pada 2011, Firman ditunjuk sebagai Dirlantas Polda Sumatera Selatan. Kemudian, pada 2012, ia menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Korlantas Polri.

Baca juga: Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Ia juga sempat menjabat sebagai Kabagrenops Robinops Sops Polri dan Karodalaops Sops Polri pada 2013.

Di tahun 2014, Firman mengemban tugas sebagai Direktur Kerja Sama dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berikutnya, pada 2017, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK.

Sebelum menjabat sebagai Aslog Kapolri pada 2020, Firman merupakan Kapolda Jambi.

Firman ditunjuk menjadi Kakorlantas Polri menggantikan Irjen Istiono yang dimutasikan ke sebagai perwira tinggi Korlantas dalam rangka pensiun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.