Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi di Bangkalan Masih Rendah, Pemko PMK Minta Tokoh Masyarakat Bantu

Kompas.com - 31/10/2021, 11:35 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengecek pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (30/10/2021).

Dalam peninjauannya itu, Muhadjir menyampaikan, Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang memiliki tingkat vaksinasi terendah di wilayah aglomerasi Surabaya Raya.

Adapun wilayah aglomerasi Surabaya Raya terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Sidoarjo dan Bangkalan.

"Bangkalan adalah wilayah aglomerasi yang termasuk masih rendah. Itu akan mempengaruhi kota-kota lain yang sebetulnya sudah bagus tetapi tetap dianggap rendah," ujar Muhadjir, melalui siaran pers, Minggu (31/10/2021).

Baca juga: Update 30 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 35,19 Persen dari Target

Untuk mencapai kekebalan kelompok, ujar Menko PMK, semua kalangan warga harus divaksinasi.

Oleh sebab itu, dia meminta semua unsur masyarakat ikut terlibat dalam memberikan sosialisasi pentingnya vaksin kepada masyarakat yang masih belum memahaminya.

"Karena itu harus diyakinkan vaksin ini penting untuk siapa saja apa pun pekerjaannya. Karena itu saya mohon bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat, yang menjadi kunci untuk menyadarkan masyarakat," kata Muhadjir.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per tanggal 30 Oktober, capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Bangkalan adalah 37,76 persen atau sebanyak 311.573 penduduk.

Sementara itu, capaian vaksinasi dosis kedua Kabupaten Bangkalan adalah 17,16 persen atau 141.627 penduduk.

Baca juga: Satgas Covid-19: Percepatan Vaksinasi Dosis Kedua Jadi Kunci Pertahankan Kondisi Pandemi yang Membaik

Muhadjir mendapatkan laporan rendahnya vaksinasi itu dari Wakil Bupati Bangkalan Mohni yang mengatakan bahwa masih banyak warga yang enggan untuk divaksin.

Hal itu dilatarbelakangi pekerjaan warga Bangkalan yang dominan petani, sehingga mereka banyak yang menganggap vaksin untuk mereka tidak begitu perlu.

"Antara lain berkaitan dengan pekerjaan mereka, karena mereka merupakan petani di sini. Sehingga berpikir, saya cuma petani ngapain repot-repor divaksin," ucap dia.

Tinjau tiga tempat vaksiansi

Adapun dalam kunjungannya itu, terdapat tiga tempat vaksinasi yang ditinjau oleh Menko PMK yakni Desa Buddan dan Desa Kranggan Barat Kecamatan Tanah Merah, serta di Desa Dupok, Kecamatan Kokop.

Muhadjir menilai, antusiasme warga untuk ikut vaksin sudah sangat meningkat apalagi di Kecamatan Tanah Merah yang merupakan daerah yang masih rendah vaksinasinya di Kabupaten Bangkalan.

"Ini sudah berjalan sangat lancar. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah. Ada Pak Wabup, Pak Dandim, Pak Kapolres." kata dia.

Baca juga: Kemenkominfo Ajak Masyarakat Bantu Percepatan Vaksinasi lewat 6 Cara Ini

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah menargetkan 46.719 warga menerima vaksin.

Namun, berdasarkan data per 25 Oktober, yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama sebanyak 13.446 warga, atau 29 persen warga, dan untuk vaksinasi dosis kedua baru 2.207 warga atau 4,72 persen.

"Dan alhamdulillah hari ini sangat berjalan lancar, dan pesertanya sudah cukup banyak. Sekarang sudah saya hitung, saya lihat, untuk tetangga-tetangganya, mertuanya, bapaknya, ibunya sudah diminta untuk ramai-ramai datang ke sini (tempat vaksinasi). Mudah-mudahan semuanya lancar," ucap Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com