Kompas.com - 29/10/2021, 17:04 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Gus Gus Irawan Pasaribu, saat menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, BI, OJK, LPS, Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN), di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (27/10/2021). dpr.go.idAnggota Komisi XI DPR RI Gus Gus Irawan Pasaribu, saat menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, BI, OJK, LPS, Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN), di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (27/10/2021).

KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gus Irawan Pasaribu mengatakan, masyarakat Sumatera Utara (Sumut) secara dominan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Pasalnya, provinsi yang terdiri dari 33 kabupaten atau kota dan jumlah penduduk sebesar 14,8 juta jiwa ini, perekonomiannya masih ditopang sektor pertanian sebesar 21 persen.

“Saya mendapatkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menunjukkan bahwa nilai tukar petani di Sumut relatif tinggi,” ujar Irawan.

Dia mengatakan itu usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Sumut, perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN), di Kota Medan, Sumut, Rabu (27/10/2021).

Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, pada 2020 nilai tukar petani berada pada angka 109. Namun, bila ditelisik lebih jauh, jumlah ini menjadi tantangan bagi perbankan.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Pelaksanaan Tes PCR Ditata Ulang

“Bahwa itu hanya pada satu sektor saja di atas seratus persen, yakni sektor perkebunan rakyat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Oleh karenanya, Irwan menyatakan, pihaknya akan terus memonitor dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan seperti, OJK, BI, bank-bank Himbara, dan BPD untuk bisa masuk dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sub sektor yang nilai tukarnya minus atau tekor.

“Kami berharap adanya terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh perbankan maupun regulator BI atau OJK untuk mendorong lagi pertumbuhan yang lebih besar, secara spesifik seperti pemberian KUR,” ujarnya.

Irawan menjelaskan, di sektor lain, seperti pangan, hortikultura, perikanan, hingga kelautan, nilai tukar petani dan nelayannya masih di bawah seratus persen.

Baca juga: Anggap Sebagai Tukang Stempel Pemerintah, Formappi: Segitu Tak Berdayanya DPR?

“Empat sektor itu tekor. Jadi saya mendorong agar pemberian KUR untuk sektor-sektor yang masih nilai tukar petaninya masih di bawah seratus persen,” ungkapnya.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.