Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Raker di Hotel Bintang 5, Pukat UGM: KPK Punya Gedung Sendiri, Representatif untuk Rapat

Kompas.com - 29/10/2021, 12:50 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengadakan rapat kerja (raker) di sebuah hotel mewah di Yogyakarta.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan KPK sudah memiliki fasilitas yang cukup untuk mengadakan raker di kantor.

“KPK sudah punya Gedung Merah Putih dan Gedung C1, itu sudah representatif untuk mengadakan raker. Jadi tidak perlu KPK menggunakan fasilitas lain untuk raker,” terang Zaenur pada Kompas.com, Jumat (29/10/2021).

Selain itu Zaenur menilai sebelum kepemimpinan Firli Bahuri, lembaga antirasuah itu selalu mengadakan raker dengan sederhana.

Baca juga: Raker KPK di Yogyakarta Tuai Kritik, Firli: Organisasi Kita Harus Satu Komitmen

“Kebiasan itu bukan tanpa tujuan, tapi dimaksudkan untuk memberi contoh pada kementerian, dan berbagai lembaga lain untuk efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran,” ungkapnya.

“Karena anggaran itu didapatkan dari pajak yang dibayarkan masyarakat,” sambung Zaenur.

Zaenur juga berpandangan, KPK sebagai lembaga anti korupsi mestinya menunjukan empati pada masyarakat di masa yang sulit ini.

Empati itu mestinya ditunjukan dengan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

“Mestinya pimpinan KPK bisa menunjukan empati dengan sikap dan kebijakannya agar tak melukai hati rakyat,” jelasnya.

Terakhir, Zaenur tidak setuju dengan alasan pimpinan KPK mengadakan raker di Yogyakarta untuk membantu perekonomian daerah.

Ia berpandangan, anggaran raker bisa digunakan untuk program lain yang juga membantu perekonomian dan memberi lebih banyak manfaat.

Baca juga: KPK Rapat di Hotel Mewah Saat Pandemi, Pukat UGM: Nilai Kepantasan, Kelayakan, Kewajaran Bisa Dipertanyakan

“Misalnya untuk program pencegahan korupsi kepala daerah, DPRD dan dunia usaha, itu kan juga pembelanjaan anggaran. Kalau raker ya bisa dilakukan di gedung KPK sendiri,” pungkas dia.

Diketahui KPK mengadakan raker sejak Rabu (27/10/2021) hingga Jumat hari ini. Komisioner KPK Alexander Marwata menjelaskan raker ini dilakukan sesuai dengan anggaran.

Sebab, meski diadakan di hotel bintang 5, namun KPK mendapatkan potongan harga sehingga hanya perlu membayar sesuai standar hotel bintang 3.

“Kita tidak mungkin menyelenggarakan suatu kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini,” ucap Alex ditemui wartawan, Kamis (28/10/2021) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com