Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kompas.com - 27/10/2021, 17:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung pencanangan Oktober sebagai bulan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 tahun 2021, Rabu (27/10/2021).

"Kiranya saya turut mendukung bulan Oktober sebagai bulannya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Menurut Ma'ruf, hal itu perlu supaya gaung ekonomi dan keuangan syariah dapat lebih terdengar dan semangatnya dapat terus digelorakan.

Pencanangan bulan ekonomi dan keuangan syariah juga tidak terlepas dari banyaknya kegiatan yang digelar, baik itu oleh kementerian, lembaga, badan otoritas, asosiasi, dan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Ada pula beberapa agenda besar nasional seperti Hari Santri Nasional dan rangkaian kegiatan ISEF yang diselenggarakan Bank Indonesia, yang keseluruhannya dilaksanakan pada bulan Oktober," ujar dia.

Ma'ruf memastikan, pemerintah berupaya meningkatkan peran industri halal agar dapat berkontribusi lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Maruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Inisiatif perbaikan peraturan dan kebijakan yang dibuat untuk mempercepat pengembangannya, kata dia, merupakan bentuk dari komitmen pemerintah.

"Pemerintah juga akan terus melakukan terobosan dalam menunjang berkembangnya industri halal," ujar Ma'ruf. Hal tersebut di antaranya dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program.

Mulai dari kodefikasi produk halal, sertifikasi halal, pemberian insentif untuk kawasan industri halal, penyusunan masterplan industri halal, hingga dukungan pembiayaan syariah.

Termasuk pembentukan ekosistem industri produk halal, peningkatan literasi dan inklusi, digitalisasi usaha syariah, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) berbasis ekonomi dan keuangan syariah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com