YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

Kompas.com - 27/10/2021, 17:58 WIB
Ilustrasi tes Covid-19, deteksi Covid-19, pengujian virus corona. ShutterstockIlustrasi tes Covid-19, deteksi Covid-19, pengujian virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, pemerintah harus memperkuat pengawasan setelah mengumumkan batas biaya tertinggi tes polymerasi chain reaction (PCR) terbaru.

Tujuannya agar batas biaya yang telah turun dari sebelumnya itu tidak dilanggar oleh penyedia jasa tes PCR.

"Pemerintah harus memerkuat pengawasan, agar batas biaya tertinggi yang ditetapkan tidak mandul karena banyak dilanggar oleh provider (penyedia jasa tes)," ujar Tulus saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Aturan Terbaru Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Tulus mengingatkan adanya penyedia jasa tes yang melabeli layanan berupa "PCR Same Day" atau PCR ekspress. Biasanya penyedia layanan itu mematok harga lebih tinggi. 

"Padahal bakan bakunya sama saja," tetas Tulus.

Kemudian, Tulus juga menyarankan agar waktu pengumuman hasil tes PCR harus dibuat standar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yakni bukan lagi 1×24 jam hasil baru jadi, melainkan bisa 1×12 jam atau bahkan kurang.

"Kesan yang saya temukan, penyampaian hasil uji PCR selama ini tergantung pihak laboratorium," ungkapnya.

Terakhir, Tulus menyarankan ada audit harga PCR oleh pihak independen. Tujuannya agar ke depannya harga PCR lebih transparan dan akuntabel.

"Sehingga tidak terlalu dominan aura bisnisnya, bahkan eksploitatif pada masyarakat," tambah Tulus.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Garda Bangsa Siapkan 'Pasukan Darat' untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Garda Bangsa Siapkan "Pasukan Darat" untuk Usung Cak Imin pada Pilpres 2024

Nasional
KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

KPI: Program Sinetron-Infotainment di Televisi Belum Berkualitas

Nasional
Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Pemerintah Siapkan Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah dengan Skema Satu Pintu

Nasional
KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

KPK: Sepanjang 2004-Juli 2021, Ada 240 Kasus Korupsi Modus Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.