Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Kompas.com - 27/10/2021, 12:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi meminta pemerintah menjelaskan terkait biaya sesungguhnya dari tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Biaya tes PCR masih dinilai publik terlalu mahal hingga kini meski sudah terjadi penurunan.

Nurhadi kemudian membandingkan harga tes PCR di Indonesia dan India yang terpaut jauh. Menurut dia, di India bahkan harga PCR hanya Rp 160.000, sedangkan Indonesia kini Rp 300.000.

"Harusnya, pemerintah wajib transparan hal harga PCR ini. Kenapa bisa lebih mahal dari India yang hanya Rp 160.000?," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Politisi Partai Nasdem ini menyadari bahwa sudah ada penjelasan dari Menteri Kesehatan (Menkes) terkait biaya tes PCR di India lebih murah karena mampu memproduksi komponen sendiri.

Namun, dari pernyataan itu justru timbul pertanyaan di benak Nurhadi. Ia mempertanyakan apakah dengan demikian Indonesia sulit untuk memproduksi komponen PCR sendiri.

"Pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak bisa produksi tes PCR di dalam negeri? Sesulit apakah? Kendalanya apa? Komisi IX DPR ingin kejelasan," tegasnya.

Nurhadi mengingatkan pemerintah bahwa pandemi Covid-19 sudah berlangsung 1,5 tahun sejak pertama kali ditemukan kasus pada 2 Maret 2020.

Ia pun mempertanyakan mengapa Indonesia tidak bisa memproduksi komponen tes PCR sendiri. Padahal, Indonesia dinilai tak kalah mumpuni di bidang kesehatan dibandingkan India.

"Kita punya orang-orang hebat dan mumpuni di bidang kesehatan. Masa, enggak bisa produksi sendiri?," tanya Nurhadi.

Baca juga: Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Atas penilaian tersebut, Nurhadi mengingatkan pemerintah untuk serius menangani polemik tes PCR yang terus berkepanjangan.

Salah satu sorotannya adalah biaya tes PCR yang masih tinggi meski sudah diturunkan menjadi Rp 300.000.

Menurut Nurhadi, harga itu justru masih bisa diturunkan kembali.

Sebab, ia menduga jika harga masih tinggi maka masyarakat akan berspekulasi adanya permainan bisnis laboratorium terkait PCR.

"Jangan sampai masyarakat berpikir ada permainan impor tes swab PCR ini. Masyarakat saat ini ingin pandemi segera berakhir dengan dibarengi ekonomi segera pulih kembali," pesan Nurhadi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000.

Baca juga: Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut Luhut dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).

Luhut mengatakan, meskipun kasus Covid-19 sudah menurun, pemerintah harus tetap memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) dan protokol kesehatan 3M agar tidak terjadi lonjakan kasus terutama selama periode libur Natal dan tahun baru.

"Secara bertahap penggunaan PCR akan diterapkan pada transportasi lainnya selama mengantisipasi Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com