Wapres Sebut Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Terus Alami Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, keterbukaan informasi publik di Indonesia terus mengalami perbaikan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 secara virtual, Selasa (26/10/2021).

"Kita patut berbangga bahwa di tengah kondisi pandemi seperti ini keterbukaan informasi publik terus mengalami perbaikan," kata dia.

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi pada Masa Pandemi Covid-19

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan laporan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, tingkat partisipasi badan publik pada 2020 sebanyak 93,1 persen.

Jumlah tersebut naik cukup signifikan dibandingkan 2019 yang hanya 74,37 persen dan 2018 sebesar 62,83 persen.

Kenaikan tingkat partisipasi juga diikuti dengan badan publik yang masuk kualifikasi informatif yaitu sebanyak 60 badan publik.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 sebanyak 35 badan publik yang masuk kualifikasi informatif telah terlampaui.

"Ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Indonesia cukup baik," kata dia.

Baca juga: Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ma'ruf mengatakan, data tersebut menjadi cermin yang membuktikan bahwa lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membawa perubahan yang baik bagi pelaksanaan serta pengawalan keterbukaan informasi.

Menurut dia, dengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan partisipasi masyarakat makin meningkat dalam proses kebijakan publik.

"Di sinilah mekanisme checks and balances terbangun dengan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik guna terciptanya kebijakan yang kredibel dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, maka akan semakin tinggi pula literasi dan pengetahuan masyarakat terhadap substansi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Wapres Harap Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa Semakin Transparan dan Efektif

Hal itu pun diharapkannya mampu meminimalkan mispersepsi masyarakat dan mendukung penguatan good government.

"Saya juga ingin mengajak masyarakat luas untuk terus berpartisipasi dengan cermat dalam menggunakan hak atas informasi serta turun mengawasi setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," kata dia.

Sebab, Ma'ruf menuturkan, kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan.