Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Kompas.com - 26/10/2021, 08:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (25/10/2021) malam.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis.

Selama ini, publik mengenalnya sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di era Presiden SBY, yakni pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.

Sebelumnya, pada periode pertama pemerintahan SBY, Sudi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009).

Adapun sebelum dipercaya SBY masuk jajaran kabinetnya, Sudi merupakan Sekretaris Menko Polkam saat SBY menjabat sebagai Menko Polkam di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sebelum menduduki jabatan sipil, Sudi yang lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 13 Juli 1949, ini berkarier di dunia militer.

Baca juga: Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Pada awalnya, putra Batak ini ingin menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun, keinginan itu tak kesampaian lantaran Sudi merupakan lulusan STM.

Sudi kemudian masuk Akabri dan lulus pada 1972. Pada1996-1997, dia menjabat sebagai Wakil Assospol Kasospol ABRI.

Kemudian, pada 1998 Sudi menduduki jabatan Kepala Staf Kodam Jaya.

Masih di tahun yang sama, tepatnya Oktober 1998, Sudi berpindah tugas sebagai Askomsos Kaster ABRI.

Pada 1999 Sudi menjabat sebagai Pangdam V Brawijaya, Surabaya.

Sudi mengakhiri karier militernya dengan pangkat letnan jenderal.

Baca juga: Sudi Silalahi, Jenderal Kepercayaan SBY Penanam Terung dan Pare

Selain mendampingi SBY dalam jabatan formal, Sudi juga menjadi tim sukses saat SBY-Boediono maju sebagai capres-cawapres pada Pemilu 2009.

Usai menyelesaikan masa jabatannya pun, Sudi dan SBY tercatat masih berhubungan dekat.

Pada 2014, Sudi mendampingi SBY bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka dan rangka membahas Global Green Growth.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com