Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/10/2021, 22:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menyayangkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) merupakan Hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Maman meminta Yaqut, rekannya sesama politisi PKB itu untuk memperbaiki pola komunikasi sehingga tak membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan kontraproduktif.

"Kita harus mengingatkan para pejabat publik agar tidak membuat pernyataan yang kontra produktif dan kontroversial," kata Maman dalam keterangannya, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

"Para pejabat harus melakukan introspeksi diri bahwa pola komunikasi semacam itu jadi sangat rawan disalahpahami publik dan itu merugikan presiden, merugikan pemerintah," lanjut dia.

Maman mengatakan, semestinya sebagai pejabat negara, Yaqut bisa memberikan pernyataan yang menyejukkan.

Adapun pernyataan tersebut diperlukan di tengah upaya moderasi umat beragama di Tanah Air.

"Ini persoalan komunikasi saja. Sebagai pejabat negara yang mengayomi seluruh umat beragama di Indonesia, Menteri Agama seharusnya sadar bahwa setiap kata yang keluar dari dirinya menjadi perhatian publik," ujar Maman.

Baca juga: Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Oleh sebab itu, Maman berharap Menag Yaqut lebih berhati-hati dalam melakukan komunikasi publik.

Kendati demikian, Maman sebenarnya memahami alibi Yaqut yang menyebut bahwa ucapannya itu guna memberikan motivasi kepada para santri dan pesantren di bawah payung besar NU.

Apalagi lontaran kalimat itu dikemukakan pada forum internal keluarga besar NU.

"Pastinya adrenalin Gus Yaqut (sapaan akrab Yaqut) terpacu untuk meninggikan marwah NU," ucapnya.

"Dari redaksional yang dikatakan beliau 'hadiah untuk NU' tidak an sich memberikan Kemenag untuk NU. Namun NU dengan sifat inklusif serta moderat yang dimilikinya, diberikan kesempatan untuk mengelola Kemenag sehingga bisa menjadi pelindung bagi kelompok dan agama-agama lain," imbuh dia.

Lebih lanjut, Maman mengenal Yaqut sebagai seorang yang punya komitmen luar biasa terhadap upaya moderasi umat beragama.

Oleh karena itu, kata dia, pernyataan yang kemarin keluar pun tidak serta merta mendegradasi kerja-kerja yang telah dilakukan Yaqut dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

"Ini hanya persoalan komunikasi saja," pungkasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com