Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/10/2021, 20:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menganggap wajar soal masuknya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia beralasan, Kabinet Indonesia Maju diisi oleh sejumlah tokoh politik maupun profesional yang memiliki hak untuk dipilih.

"Kita tahu pemerintahan ini diisi oleh tokoh-tokoh politik, kader partai, profesional, yang secara politik mereka punya hak untuk memilih dan dipilih yang dilindungi undang-undang. Tentunya kita tidak bisa menutup hak politik orang. Kita juga tidak bisa membatasi masyarakat untuk memberikan penilaian," kata Ali dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Kendati demikian, Ali mengingatkan, Presiden Joko Widodo harus memikirkan kemungkinan adanya menteri di kabinet yang ingin maju sebagai calon presiden.

Sebab, menteri yang dicalonkan sebagai calon presiden bakal menghabiskan waktunya untuk berkampanye dan sosialisasi ke masyarakat.

"Presiden harus memikirkan itu, karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah," ujar Ali.

Ketua Fraksi Partai Nasdem itu meyakini, Jokowi akan mampu mengelola pemerintahan dengan baik meski di tengah perkembangan manuver politik.

Menurut Ali, Jokowi akan memiliki perhitungan sendiri dan mengambil langkah yang dapat diterima semua pihak jika ada menterinya yang menjadi calon presiden.

"Kami percaya beliau akan mengelola pemerintahan secara profesional, dengan kepiawaian beliau untuk membawa perahu besar Indonesia sampai ke tujuannya," kata Ali.

Baca juga: Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Di samping itu, Ali memastikan kader-kader Nasdem yang ada di kabinet akan fokus bekerja dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik karena tidak ada yang berniat mencalonkan diri sebagai presiden.

Ia menegaskan, pencalonan presiden dan wakil presiden dari Nasdem merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Insya Allah kalau kader Nasdem tidak ada yang pecicilan dan genit di kabinet, apalagi punya keinginan untuk maju sebagai capres. Saya pastikan kader Partai Nasdem clear," kata dia.

Ia menambahkan, Nasdem berkomitmen mendukung Jokowi hingga 2024 tanpa mahar dan demi kesejahteraan rakyat.

"Kita mengikat kontrak dengan beliau akan memberikan dukungan secara maksimal sampai berakhirnya masa jabatan beliau," ujar dia.

Diketahui, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju masuk dalam bursa pencalonan presiden, antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com