Banteng, Celeng, dan Oligarki Partai Politik

CELENG menjadi kata yang banyak diperbincangkan belakangan ini. Nama hewan liar ini ramai dibicarakan dan menjadi polemik di jagat politik.

Adalah Bambang Wuryanto yang mempopulerkan nama lain babi hutan ini. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah ini menyematkan istilah celeng bagi kader PDI-P yang dianggap tidak patuh dan taat dengan titah ketua umum partai.

Pria yang akrab dipanggil Bambang Pacul ini menyebut mereka yang mbalelo dengan istilah kader celeng. Mereka dianggap telah keluar dari barisan banteng karena mendeklarasikan calon presiden (capres) mendahului keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebutan kader celeng ini muncul gara-gara pendeklarasian Ganjar Pranowo sebagai capres dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang dilakukan Albertus Sumbogo. Pria yang akrab dipanggil Mbogo ini merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Purworejo.

Restu partai

Ribut-ribut di PDI-P ini merupakan potret terkait suksesi kepemimpinan nasional yang masih bergantung dengan "arah mata angin" elite partai politik.

Tingginya elektabilitas dan kinerja yang bagus saja tidak cukup. Restu ketua umum dan elite partai menjadi kunci jika ingin berkontestasi dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Ganjar menjadi contoh dari fenomena ini. Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ini terus digerus oleh koleganya sendiri hanya karena memiliki kans untuk maju di Pemilihan Presiden 2024.

Mereka berdalih, Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai belum menentukan pilihan. Meski kabarnya, Puan Maharani, anak Megawati, akan didorong maju di Pilpres 2024 nanti.

Selain Ganjar, ada sejumlah nama kepala daerah dan tokoh nasional yang dinilai memiliki peluang untuk maju di Pilpres 2024.

Sebagian dari mereka "tak berumah" alias tak memiliki partai politik. Sebut saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski tak memiliki partai, elektablitas mereka mengungguli sejumlah ketua umum partai. Nama mereka kerap muncul di urutan atas pada sejumlah survei.

Namun, kinerja, kapasitas dan elektabilitas saja belum cukup. Mereka harus mengantongi tiket untuk bisa maju dan berlaga dalam Pilpres 2024.

Yang memiliki tiket itu adalah partai politik, khususnya ketua umum. Jika Ganjar yang "memiliki rumah" saja terganjal untuk mencalonkan diri, lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh lain yang dinilai memiliki kapasitas dan mengantongi elektabilitas namun tak memiliki partai?

Oligarki dan jerat regulasi

Selain restu partai, mereka yang akan maju dan berlaga di Pilpres 2024 juga harus berhadapan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Regulasi ini dinilai hanya menguntungkan partai-partai besar dan mengebiri partai-partai kecil.

Presidential threshold minimal 20 persen juga mempersempit ruang munculnya banyak kandidat yang bisa maju di Pilpres 2024.

Pasalnya, partai-partai harus berhimpun untuk bisa memenuhi syarat minimal tersebut jika ingin mengusung calon.

Aturan ini dinilai sebagai bentuk oligarki partai politik, pemusatan kekuasaan dan bagian dari permainan oligarki.

Penetapan ambang batas pencalonan presiden ini juga dinilai merupakan strategi partai besar agar partai kecil tidak bisa mengusung calon.

Padahal, bisa saja calon yang diusung partai kecil lebih berbobot dan mumpuni serta memiliki elektabilitas tinggi dibanding calon yang diusung partai besar.

Restu ketua umum partai, kendaraan politik dan ambang batas pencalonan presiden menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah nama yang disebut memiliki kans dan peluang untuk maju di Pilpres 2024.

Mereka akan bersaing dengan para ketua umum yang juga ingin mengadu nasib di pesta demokrasi lima tahunan ini.

Lalu seberapa besar peluang mereka untuk bisa maju dan menang?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (20/10/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.