Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Kompas.com - 19/10/2021, 12:46 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau fasilitas dan pelayanan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau fasilitas dan pelayanan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya kecepatan dan keakuratan data dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Satu hal yang harus kita perhatikan betul, bagaimanapun bagusnya sistem yang kita bangun termasuk digitalisasi, maka kita akhirnya berpulang pada satu hal yaitu kondisi data,” ujar Muhadjir, dalam acara Pertemuan Nasional Manajemen Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2021, dikutip dari siaran pers, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Dewan Pengawas Nilai Kebocoran Data BPJS Kesehatan Berisiko terhadap Keamanan hingga Reputasi JKN

Muhadjir menuturkan, selama pandemi Covid-19 ini Indonesia sudah mengadopsi pemanfaatan big data dan big data analytics.

Pemanfaatan tersebut dinilai sebagai pertanda baik agar ke depannya BPJS Kesehatan dapat melakukan beragam pengembangan, mulai dari penggunaan internet of things, artificial inteligent, hingga otomatisasi pelayanan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, kondisi data menjadi penting untuk melakukan terobosan dan inovasi berbasis teknologi informasi atau digitalisasi terhadap layanan BPJS Kesehatan.

“Semua itu kuncinya ada pada kondisi data. Keaktifan dan keakuratan data. Kalau datanya yang masuk memang bagus, maka produk-produk yang berbasis pada data termasuk big data juga akan memberikan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Baca juga: Marah-marah Lagi, Risma Diminta Salurkan Energi untuk Fokus Benahi Data

Menurut Muhadjir, apabila informasi yang diberikan valid, maka kemungkinan besar keputusan-keputusan yang diambil atas dasar data juga akan baik.

Apabila data tidak valid, bahkan menyesatkan dan terjadi banyak klarifikasi, kata Muhadjir, maka olahan data tersebut menjadi tidak benar.

“Berangkat dari hasil olahan data yang tidak benar, maka keputusan yang diambil juga menjadi tidak benar," kata dia.

"Begitu juga dengan pemanfaatan data dalam era digitalisasi dalam rangka memberikan pelayanan sebaik mungkin di dunia kesehatan kita, keakuratan data sangat mutlak harus dilakukan,” ucap Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Apalagi, tak dimungkiri cepat atau lambat penerapan teknologi informasi atau digitalisasi akan menjadi sebuah keniscayaan.

Dengan demikian, ujar Muhadjir, perluasan digitalisasi pelayanan kesehatan pun harus mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk ikut dalam kepesertaan program JKN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.