Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/10/2021, 12:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya kecepatan dan keakuratan data dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Satu hal yang harus kita perhatikan betul, bagaimanapun bagusnya sistem yang kita bangun termasuk digitalisasi, maka kita akhirnya berpulang pada satu hal yaitu kondisi data,” ujar Muhadjir, dalam acara Pertemuan Nasional Manajemen Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2021, dikutip dari siaran pers, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Dewan Pengawas Nilai Kebocoran Data BPJS Kesehatan Berisiko terhadap Keamanan hingga Reputasi JKN

Muhadjir menuturkan, selama pandemi Covid-19 ini Indonesia sudah mengadopsi pemanfaatan big data dan big data analytics.

Pemanfaatan tersebut dinilai sebagai pertanda baik agar ke depannya BPJS Kesehatan dapat melakukan beragam pengembangan, mulai dari penggunaan internet of things, artificial inteligent, hingga otomatisasi pelayanan.

Oleh karena itu, kondisi data menjadi penting untuk melakukan terobosan dan inovasi berbasis teknologi informasi atau digitalisasi terhadap layanan BPJS Kesehatan.

“Semua itu kuncinya ada pada kondisi data. Keaktifan dan keakuratan data. Kalau datanya yang masuk memang bagus, maka produk-produk yang berbasis pada data termasuk big data juga akan memberikan informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Baca juga: Marah-marah Lagi, Risma Diminta Salurkan Energi untuk Fokus Benahi Data

Menurut Muhadjir, apabila informasi yang diberikan valid, maka kemungkinan besar keputusan-keputusan yang diambil atas dasar data juga akan baik.

Apabila data tidak valid, bahkan menyesatkan dan terjadi banyak klarifikasi, kata Muhadjir, maka olahan data tersebut menjadi tidak benar.

“Berangkat dari hasil olahan data yang tidak benar, maka keputusan yang diambil juga menjadi tidak benar," kata dia.

"Begitu juga dengan pemanfaatan data dalam era digitalisasi dalam rangka memberikan pelayanan sebaik mungkin di dunia kesehatan kita, keakuratan data sangat mutlak harus dilakukan,” ucap Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Apalagi, tak dimungkiri cepat atau lambat penerapan teknologi informasi atau digitalisasi akan menjadi sebuah keniscayaan.

Dengan demikian, ujar Muhadjir, perluasan digitalisasi pelayanan kesehatan pun harus mampu menarik lebih banyak masyarakat untuk ikut dalam kepesertaan program JKN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Nasional
KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

Nasional
Pemerintah Akan Berikan Anggaran 'Booster' ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Nasional
Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Nasional
Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Nasional
Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Nasional
Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Nasional
Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Nasional
Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Nasional
Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com