Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/10/2021, 18:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kotamobagu Gerald P Runtuthomas menyebut, 32 orang ketua DPC Partai Demokrat yang mengikuti kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang menerima uang total Rp 100 juta dan satu unit telepon genggam.

Uang Rp 100 juta itu diberikan dalam dua tahap, yakni Rp 25 juta sebelum KLB digelar dan Rp 75 juta setelah KLB rampung.

"Rekan-rekan media harus tahu apa yang saya sampaikan ini bahwa ketua-ketua DPC yang hadir di Sibolangit sekira 32 ketua DPC, mereka menerima uang Rp 25 juta plus handphone satu," kata Gerald di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (18/10/2021).

Gerald menuturkan, pemberian uang itu dilakukan di Jakarta pada 2 Maret 2021, sebelum KLB berlangsung di Deli Serdang pada 5 Maret 2021.

Ia mengaku mengetahui pemberian itu karena dihubungi oleh kawannya yang mengajaknya untuk terbang ke Jakarta agar mendapatkan uang sebesar Rp 25 juta.

Baca juga: Mengaku Ikut KLB, Kader Demokrat Balik Badan karena Janji Rp 100 Juta Tak Terealisasi

"Mereka katakan kepada saya, 'bang kami berangkat saja di Jakarta, tiba di Jakarta kamu akan mendapatkan Rp 25 juta dengan handphone karena kami sudah terima," ujar Gerald.

Gerald mengatakan, setiap peserta KLB memang dijanjikan uang Rp 100 juta. Ia menyebutkan, sisa uang Rp 75 juta diserahkan di hotel lokasi penyelenggaraan KLB.

"Kalau 75 juta saya lihat, memang tidak semua peserta melihat karena pembagian uang ini kan di kamar masing-masing ketua-ketua DPC," kata Gerald.

Sementara, Gerald yang hanya menjabat sebagai wakil ketua DPC Kotamobagu merasa kecewa lantaran ia belum menerima uang sedikitpun dari Rp 100 juta yang dijanjikan.

Oleh sebab itu, Gerald bersama sejumlah peserta KLB lainnya menagih uang yang telah dijanjikan itu meski mereka akhirnya hanya mendapatkan Rp 5 juta.

Diketahui, kubu kontra-AHY menggelar KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 yang hasilnya menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Baca juga: Kubu KLB Bantah Bayar Yusril Rp 100 Miliar untuk Jadi Kuasa Hukum


 

Namun, Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan hasil KLB tersebut karena tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam AD/ART Partai Demokrat.

Drama 'kudeta' di Partai Demokrat itu sendiri belum berakhir. Sejumlah eks kader Demokrat yang bergabung ke kubu KLB kini tengah mengajukan judicial review atas AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com