Kubu KLB Bantah Bayar Yusril Rp 100 Miliar untuk Jadi Kuasa Hukum

Kompas.com - 02/10/2021, 20:36 WIB
Eks Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi M Isnaini Widodo (kiri) dalam konferensi pers di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Sabtu (2/10/2021). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DEks Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi M Isnaini Widodo (kiri) dalam konferensi pers di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Sabtu (2/10/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com- Eks Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi, M Isnaini Widodo membantah tudingan yang menyebut pihaknya membayar Rp 100 miliar kepada advokat Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi kuasa hukum mereka.

Yusril menjadi kuasa hukum untuk mengajukan judicial review atau uji materi terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Kalau di luar ada opini atau apa pun terkait nominal rupiah, kemarin waktu bicara dengan saya, tidak ada. Murni, kalaupun itu ada ya wajarlah, tidak sampai opini yang berkembang di luar," kata Isnaini dalam konferensi pers di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Sabtu (2/10/2021).

Baca juga: Sepakat dengan Mahfud soal Uji Materi, Demokrat Yakin Menangi Proses Hukum

Isnaini menjelaskan, ia bersama tiga eks ketua DPC Partai Demokrat lainnya menunjuk Yusril sebagai kuasa hukum karena melihat komitmen dan kemampuan Yusril sebagai advokat.

Sementara, eks ketua DPC Partai Demokrat Tegal Ayu Palaretins menjelaskan, ia sudah lama mengenal Yusril sebagai sesama akademisi.

Ia mengaku sempat berkonsultasi dengan Yusril mengenai apa yang terjadi di Demokrat hingga akhirnya Yusril bersedia untuk menjadi kuasa hukum dalam judicial review.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Terus saya juga menyampaikan, tapi kita tidak bisa bayar, karena Prof kan sangat luar biasa terkenalnya, kita khawatir. Enggak apa-apa kita berteman, kita teman, ayo. Jadi seperti itu," ujar Ayu.

"Jadi kalau rumor yang mengatakan di luar sampai Rp 100 miliar dan sebagainya kita sampai enggak enak sendiri," kata Ayu.

Baca juga: Kubu KLB: Prof Mahfud di Luar Partai Demokrat, Tidak Elok Statement Terlalu Jauh

Sebelumnya, Yusril disebut-sebut sempat menawarkan jasa membela Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan angka Rp 100 miliar.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengakui pihaknya sudah mendekati Yusril untuk menunjuknya sebagai kuasa hukum sebelum Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan KLB Deli Serdang.

"Pendekatan pun dilakukan kepada Yusril. Tapi, kerja sama itu urung dilakukan karena menurut pengurus DPP yang ditunjuk menemui tim Yusril, harganya tidak masuk akal," ujar Herzaky, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Kala Mahfud Komentari Langkah Yusril soal Gugatan AD/ART Partai Demokrat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.