Menteri PPPA: Pembangunan di Indonesia Belum Dirasa Setara oleh Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia belum dirasakan setara oleh para perempuan.

Padahal, kata dia, pembangunan di Tanah Air bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

"Namun, seringkali yang terjadi adalah pembangunan tersebut belum dirasakan secara setara oleh kaum perempuan," kata Bintang di acara Penyerahan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 secara daring, Rabu (13/10/2021).

Bintang mengatakan, penyebab adanya ketidaksetaraan itu antara lain karena kebijakan, program dan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan adanya perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi lainnya di masyarakat.

Baca juga: Saat Awkarin dan Dian Sastro Kompak Suarakan Kesetaraan Perempuan

Baik itu yang bersifat kodrati maupun hasil konstruksi sosial yang terjadi.

Dalam konteks pembangunan, kata dia, ketimpangan relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan laki-laki berdampak pada adanya kesenjangan di sejumlah bidang.

Di antaranya kesenjangan terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan penerima manfaat pembangunan.

"Hal ini sangat mungkin terjadi karena masih ada para pemangku kepentingan serta pengambil keputusan baik dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga masyarakat dan dunia usaha yang masih menyamaratakan keberadaan masyarakat sebagai kelompok sasaran," kata dia.

Baca juga: UMKM Perempuan Sulit Akses Kredit, Apa Sebabnya?

Bintang mengatakan, pandangan yang disebut sebagia netral gender itu berpotensi mengakibatkan kealpaan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang beragam.

Termasuk kenyataan adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari setiap kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian PPPA pun melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi pengaursutamaan gender (PUG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menghilangkan adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki itu.

Pemantauan dan evaluasi tersebut, kata dia, dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat mengukur pelaksanaan PUG dengan melihat aspek kelembagaan dan implementasi dari 7 prasyarat PUG.

Baca juga: Perempuan dalam Angka, Sudahkah Perempuan Setara dengan Laki-laki?

Hal tersebut juga sekaligus sebagai bentuk apresiasi bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dianggap berhasil mengimplementasikan PUG dalam program dan kegiatannya dengan memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Adapun APE yang diberikan setiap dua tahun sejak tahun 2006 merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan yang berorentasi pada pembangunan berkeadilan gender.

Sekaligus juga melakukan gambaran implementasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas usaha mereka melaksanakan strategi pengarusutamaan gender.

Pada penghargaan APE 2020 yang digelar 2021 tersebut, terdapat 13 kementerian/lembaga, 29 provinsi dan 266 kabupaten/kota yang menerima penghargaan.