Kemlu Ungkap Kendala Vaksinasi Covid-19 untuk Pengungsi Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyuntikkan vaksin Covid-19 ke hampir 2.000 pengungsi asing meski terkendala administrasi kependudukan.

“Sepanjang catatan kita saat ini sudah 1.373 orang pengungsi divaksin tahap pertama dan 587 orang tahap kedua dari 600 yang divaksin di Jakarta,” kata Direktur Hak Asasi Manusia dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib dalam media gathering bertajuk “Rencana Kegiatan dan Prioritas Diplomasi Multilateral Indonesia Tahun 2022 dan Capaian Diplomasi Multilateral Indonesia” secara virtual di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Para pengungsi tersebut tersebar di berbagai wilayah, seperti Jakarta, Kupang, Tanjung Pinang, Aceh Timur, Medan, dan Tangerang.

Baca juga: Saat Para Pencari Suaka dari Berbagai Negara Terima Suntikan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Achsanul mengatakan, pemberian vaksin kepada para pengungsi asing merupakan upaya pemerintah dalam mencapai kekebalan kelompok karena pengungsi juga tinggal dan berkegiatan di tengah masyarakat.

Namun, dia mengakui bahwa vaksinasi bagi para pengungsi tersebut juga menemui kendala, seperti nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak dimiliki layaknya warga negara asing (WNA) yang legal.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah perlu berkoordinasi dengan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).

“Dari perspektif teknis, pertama mereka adalah WNA yang tidak dikategorikan sebagai WNA legal, seperti ekspatriat dan sebagainya. Kita perlu memastikan dengan badan seperti UNHCR, karena basisnya adalah NIK,” kata dia. 

Achsanul mengatakan, terdapat 16 digit dalam NIK, sedangkan nomor identitas pengungsi hanya lima digit, sehingga tidak bisa masuk ke dalam sistem yang terintegrasi, seperti aplikasi PeduliLindungi.

“Kemudian, terjadi pembahasan (untuk) ditambahkan angka nol di depan sehingga menjadi 16,” ujar dia.

Baca juga: Cerita Anies di Balik Vaksinasi untuk Ratusan Pencari Suaka di Jakarta

Selain itu, menurut dia, program pemberian vaksin kepada para pengungsi tidak sampai mengganggu APBN karena dana negara tersebut digunakan untuk WNI.

“Sementara ini WNA non-kategori. Inilah kemudian kita cari jalan keluarnya. Pemprov DKI mengeluarkan vaksin gotong royong kemarin. Itu pilot project di tanggal 7-8 kemarin, nanti yang kedua di akhir bulan,” kata dia. 

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Febrian A Ruddyard menyebutkan, Indonesia hingga 3 Oktober 2021 sudah menerima tambahan 39 juta dosis vaksin dari AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, dan Moderna sehingga total vaksin yang telah diterima Indonesia mencapai 267 juta dosis.

"Saat ini juga Indonesia tengah meningkatkan manufaktur vaksin untuk menjadikan pusat pelatihan vaksin yang bersaing dengan India dan Korea Selatan dan akan diumumkan pada 2022," kata dia.