Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Menlu Serbia, Menlu Retno Sepakati Pengakuan Sertifikat Vaksin Covid-19

Kompas.com - 11/10/2021, 09:35 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Serbia, Nikola Selakovich pada Minggu (10/10/2021).

Berbagai isu dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk kerja sama terkait pengakuan sertifikat vaksin Covid-19 kedua negara.

"Dan kami sepakat untuk menyiapkan saling pengakuan sertifikat vaksin," kata Retno dalam konferensi persnya, Minggu malam.

Baca juga: Fakta Vaksin Zifivax, Efikasi 81,51 Persen hingga Ampuh Lawan Varian Delta

Selanjutnya, Indonesia secara resmi mengumumkan pencalonan Archive of the First NAM Conference to the Memory of the World program of UNESCO.

Menurut Retno, Serbia mendukung penuh pencalonan tersebut.

"Indonesia dan Serbia akan bekerja sama untuk mencari dukungan dari negara lain negara. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan ini," kata dia.

Isu lain yang dibahas dalam pertemuan, yakni penguatan di bidang hukum.

Baca juga: Ada Ikatan Sejarah Serbia-Indonesia di Balik Ekstradisi Maria Lumowa

Retno mengatakan, kedua negara sepakat untuk membahas tentang perjanjian bantuan hukum timbal balik dan pidana, serta perjanjian ekstradisi awal 2022.

Kemudian, poin selanjutnya tentang kerja sama di bidang ekonomi dan investasi.

Menlu RI mendorong penyelesaian note kesepahaman atau Memorandum of Understandimg (MoU) tentang kerja sama pertanian.

"Pada investasi kita harus bekerja keras untuk membawa investasi dua arah lebih kuat," ucap Retno.

Baca juga: Dua Hari Sebelum Maria Lumowa Diekstradisi, Indonesia Beri Bantuan Covid-19 ke Serbia

Dalam pertemuan itu, kedua menlu juga mengadakan penandatanganan MoU kerja sama pengembangan kapasitas diplomatik serta MoU antara dua universitas.

"Jadi, kesimpulannya, Indonesia siap berkontribusi bekerja sama dengan Anda (Menlu Serbia), tidak hanya untuk warga kita, tetapi juga untuk dunia," kata Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com